Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menampik soal petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak paham soal beban kerja yang ditanggung saat menjalankan tugasnya.
Hal itu merespons soal pernyataan dari Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, yang mengatakan negara harus bertanggung jawab karena banyak petugas KPPS tidak mengetahui beban kerja yang akan dialami, sehingga banyak dari mereka yang mengalami musibah seperti meninggal dunia dan sakit.
Baca juga: Rekapitulasi Suara Rampung, KPU Tetap Sahkan Hasil pada 22 Mei
"Menurut saya KPPS sudah paham job desk. Tetapi memang volume kerjanya itu yang lua r biasa. Menurut saya itu musibah," ujarnya di Gedung KPU, Menteng, di Jakarta, Minggu (19/5).
Namun KPU akan mengevaluasi sistem pemilu serentak 2019 yang banyak memakan korban KPPS. Lebih lanjut, Wahyu juga menyayangkan jika masih ada pihak yang menjadikan isu meninggalnya KPPS untuk kepentingan politik.
"Kita berterima kasih pada semua pihak yang memberikan empati kepada kawan-kawan kami yang gugur. Tetapi di antara yang memberikan empati kan ada yang menjadikan komoditas politik juga. Nah itu yang kami tidak rela," kata Wahyu. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Heri memberikan contoh pada kasus seperti Parigi Moutong, sebagai calon bupati dengan status mantan narapidana.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 28 petugas meninggal saat Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.
ANGGOTA KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya menegaskan pihaknya tak menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur
KASUS pencoblosan 19 surat suara di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, oleh ketua KPPS diusut lewat dugaan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu.
Lebih lanjut, Rahmat menambahkan bahwa sebanyak 30 orang pengawas mengalami sakit berat, 30 orang sakit ringan, 26 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan.
Ketua KPPS diduga mengarahkan pemilih untuk mencoblos salah satu paslon. Kemudian, ditemukannya kotak suara yang tidak bersegel saat pleno di Kecamatan Bathin II Babeko.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved