Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menunda jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional selama 1 hari. Pasalnya, sejumlah KPU tingkat provinsi belum merampungkan proses rekapitulasi.
"Dengan ini saya nyatakan proses rekapitulasi nasional diskors satu hari," tutur Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Baca juga: 7 Provinsi Belum Rampungkan Rekapitulasi Nasional Pemilu 2019
KPU sebenarnya telah menjadwalkan akan melakukan rekapitulasi nasional untuk Provinsi Papua Barat, hari ini.
"KPU Provinsi Papua Barat baru tiba di Bandara Jakarta Pukul 14.00 WIB ini. Jadi, (mereka) masih membutuhkan waktu untuk melakukan pengecekan dan penggadaan dokumen rekapitulasi," tutur Arief.
Arief melanjutkan, proses rekapitulasi nasional akan kembali dilanjutkan pada Sabtu (18/5) mulai pukul 10.00 WIB. Akan ada 4 provinsi yang akan dimulai proses rekapitulasi yaitu DKI Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Dua daerah lagi yang masih menunggu jadwal ialah Maluku dan Papua.
"Akan dilakukan dengan 1 panel mulai Pukul 10.00 pagi. Berdasarkan pengalaman 1 panel cukup untuk 4 provinsi yang akan direkap besok," paparnya.
Komisioner KPU RI Ilham Saputra menjelaskan pihaknya belum bisa melakukan rekapitulasi nasional karena ada data yang belum lengkap untuk dibawa ke tingkat nasional. Selain itu, ada KPU provinsi yang sedang menjalankan putusan Bawaslu dan perlu melakukan penyesuaian data di tingkat bawah.
"Seperti di Sumatra Utara contohnya, KPU masih melanjutkan rekap di level provinsi karena ada kendala untuk beberapa kabupaten kota seperti Deli Serdang yang masih belum selesai merekap di tingkat kecamatan," tutur Ilham.
Kendati demikian, Ilham menjelaskan KPU RI optimistis pihaknya mampu menyelesaikan proses rekapitulasi nasional maksimal 22 Mei 2019 atau 35 hari pasca-hari pemungutan suara dilaksanakan.
Baca juga: Bupati Talaud Tuding KPK tidak Punya Dasar Hukum
Per Jumat (17/5), KPU telah menuntaskan proses rekapitulasi tingkat nasional di 27 provinsi. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di 16 provinsi. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga unggul di 11 provinsi.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf telah mengumpulkan 70.324.295 suara (55,59%), sementara pasangan Prabowo-Sandi meraih 56.170.866 suara. (Uta/A-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved