Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengaku tidak keberatan akan adanya tantangan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga membuka data C1 yang mereka miliki. Ia mengatakan BPN benar memiliki data tersebut dan dapat diketahui publik.
"Silakan saja. Itu kemarin dari BPN itu yang bagian IT-nya sudah, bahkan mengundang untuk mendebat itu. Saya kira dibuka saja sekalian, bagus itu," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/5).
Baca juga: Kubu Prabowo Coba Delegitimasi MK
Anggota Dewan Pengarah BPN itu mengatakan bahwa mereka siap untuk membuka data. Tidak hanya di pleno KPU, tetapi juga di berbagai forum lain.
"Jangankan di pleno KPU, di forum mana pun saya kira juga sudah dibuka ya. Tapi nanti diserahkan sajalah itu kepada BPN untuk melihatnya," ujar Fadli yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR RI itu.
Fadli menegaskan penolakan hasil pilpres oleh BPN adalah bagian dari upaya penegakan demokrasi. Di mana ia merasa pilpres telah berjalan penuh kecurangan.
Baca juga: Siap Adu Data, BPN : Percuma Kalau KPU Klaim Datanya Paling Valid
"Jadi itu jelas sekali kita semua mempunyai komitmen bahwa kecurangan pengkhianatan demokrasi kita kepada upaya kita membangun demokrasi yang lebih berada," ujar Fadli.
Sebelumnya, TKN Jokowi-Amin menantang BPN Prabowo untuk adu data dan membuka formulir C1 saat rekapitulasi suara tingkat nasional di KPU. Hal itu diungkapkan Juru Bicara TKN Arya Sinulingga. Ia merasa heran dengan BPN yang awalnya mengklaim dengan sangat yakin menang 62% tetapi tiba-tiba meralat menjadi menang 54%. (Pro/A-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Bahlil Lahadalia, menyampaikan apresiasi kepada generasi muda Indonesia yang telah membantu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2.
Relawan Muda Airlangga Hartarto (Rumah Indonesia) memberi dukungan Prabowo Subianto-Erick Thohir sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Ketegasan karakter Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi poin positif bagi Prabowo dalam kontestasi pemilu mendatang.
Elektabilitas calon presiden menuju Pilpres 2024 masih dinamis.
Hijrahnya Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpeluang memunculkan kembali duet dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
RATUSAN relawan Jawara Prabowo-Sandi 2019 Provinsi Banten, resmi menyatakan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju pada Pilpres 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved