Konflik Sosial Pascapemilu 2019 Harus Dicegah

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengajak semua pihak mencegah konflik sosial dan menjaga persatuan pasca-Pemilu 2019. Menurutnya, konflik sosial harus bisa dihindari karena bisa merugikan kepentingan bangsa Indonesia yang sedang membangun.

"Konflik sosial bisa memperlambat pembangunan kita, atau bahkan membuat pecah negeri ini," kata Wiranto seusai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Jakarta, kemarin.    

Wiranto tidak menampik pelaksanaan Pemilu 2019 yang kompleks dan rumit ini memicu beberapa kemungkinan konflik, walaupun pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 17 April lalu berlangsung lancar dan damai.

"Misalnya dibayang-bayangi konflik sosial, seperti people power dan tidak ingin memproses secara konstitusi, membangun opini publik, dan menimbulkan keresahan," terangnya.    

Keberhasilan Pemilu 2019, kata Wiranto, merupakan hasil yang seimbang dan paralel dengan bagaimana hukum dapat ditegakkan dan ditaati.    

"Kita coba kembalikan ke koridor hukum. Undang-undang sudah mengatur bahwa penyelesaian masalah pemilu ditempuh melalui jalur hukum dengan lembaga yang sudah ditunjuk," katanya.    

Maka dari itu, dia berharap seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat dapat menjaga sinergi dalam merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pasca-Pemilu 2019.

"Negeri ini bisa eksis selama 74 tahun karena persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Jangan sampai karena perbedaan dalam pemilu ini, persatuan dan kesatuan kita terusik," tutupnya.    

Wiranto juga meminta seluruh pihak legawa menerima hasil pemilu. Ia pun meminta seluruh pihak menempuh jalur hukum, jika menemukan dugaan kecurangan.

Pada kesempatan itu, Wiranto meminta masyarakat tidak mengkhawa-tirkan situasi pascapemilu. Pemerintah dan penegak hukum akan bekerja maksimal mengamankan situasi. "Hal yang menyangkut keamanan, masyarakat tidak perlu takut dan khawatir," katanya.

Wiranto menyebut TNI dan Polri bersatu mewujudkan keamanan bagi masyarakat. "Pemerintah juga bekerja maksimal mewujudkan keamanan bagi masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah telah bersinergi demi menjaga persatuan dan kesatuan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 30 ribu aparat gabungan TNI-Polri bakal mengamankan pengumuman Pemilu 2019 di Jakarta. Pengamanan bakal terfokus di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Ant/Medcom/P-4)