Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Rekapitulasi Selesai di 27 Provinsi

Media Indonesia
17/5/2019 06:30
Rekapitulasi Selesai di 27 Provinsi
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi memeriksa dokumen bersama berbagai pihak(MI/ROMMY PUJIANTO)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU), kemarin, mengesahkan proses rekapitulasi nasional hasil Pemilu Presiden 2019 di Provinsi Jawa Barat. Rekapitulasi nasional yang dilakukan sejak Jumat (11/5) itu kini telah mencakup 27 provinsi dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul di Jawa Barat dengan raihan 16.077.446 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 10.750.568 suara. Jika dibandingkan dengan hasil Pilpres 2014, suara Jokowi mengalami peningkatan sekitar 1 juta dari 9.530.315, sedangkan suara Prabowo meningkat 2 juta dari 14.167.381.

KPU juga mencatat ada 26.828.014 suara sah dari total 27.476.079 suara yang masuk di provinsi dengan pemilih paling banyak tersebut.

Keputusan itu disaksikan para saksi dari tiap pasangan capres-cawapres dan partai peserta pemilu. Selain itu, hadir anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin. Rekap disahkan Ketua Panel Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

Seusai pembacaan rekapitulasi, Azis Subekti selaku saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan sikap pihaknya. Pasalnya, BPN menyatakan akan menarik saksi saat pembacaan rekapitulasi.

"Seperti halnya Jabar, kami insya Allah sudah pastikan provinsi-provinsi lain tidak akan menandatangani hasil," ujarnya di Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.

Terkait dengan partai yang tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi, komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan hal tersebut tidak menjadi masalah.

"Tidak tanda tangan bukan berarti menjadikan hasil rekapitulasi jadi tidak sah, dan hal itu terjadi di semua level. Di rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat nasional ada saja yang tidak menandata-ngani hasil," ungkap Ilham.
Hasyim Asy'ari, komisioner KPU lainnya, juga membeberkan bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara nasional, saksi dari TKN Jokowi-Amin dan BPN Prabowo-Sandi selalu hadir.

Sementara itu, pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menilai rencana BPN menarik saksi dalam rekapitulasi suara di KPU sebagai sikap yang tidak dewasa. "Demokrasi mensyaratkan siap menang, siap juga kalah," kata Adi.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, setelah kemarin datang mengecek kondisi KPU, optimistis proses rekapitulasi nasional tidak bermasalah. (Ins/Pra/Ant/X-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya