Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEPALA Staf Presiden Moeldoko menegaskan tidak ada satu pun petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal tidak wajar akibat diracun. Ia mengklarifikasi hal tersebut guna menangkal hoaks yang tersebar di media sosial.
"Sekali lagi saya berharap, tidak berkembang menjadi bola liar. Seolah ada racun, tetek bengek ini karena berpikir sesat. Tidak ada!" tegas mantan Panglima TNI itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) sudah menyelidiki penyebab kematian petugas pemilu.
Menurutnya, pemerintah berupaya menyajikan fakta dan penjelasan ilmiah guna menjelaskan tragedi tersebut kepada publik. Harapannya, masyarakat tidak terpengaruh hoaks produk pihak-pihak yang memiliki kepentingan politis.
"Saya berharap masyarakat Indonesia berpikir yang jernih, berpikir yang wajar bahwa setiap pekerjaan ada sebuah risiko. Kami harus berusaha perbaiki dari waktu ke waktu. Dari rapat ini juga saya memberikan rekomendasi kepada KPU agar selanjutnya persoalan medis dikedepankan," ungkapnya.
Polemik meninggalnya petugas KPPS memicu kecurigaan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menilai kematian itu janggal dan berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Moeldoko berpendapat penilaian tersebut tendensius karena memolitisasi kematian petugas KPPS.
"Tolong tidak dibawa-bawa ke ranah politik. Kasihan beban keluarga korban yang sudah mengikhlaskan, keluarga-nya bekerja secara sukarela. Mereka volunter yang bekerja secara sukarela yang digaji tidak besar. Jangan merendahkan jasa-jasa yang diberikan keluarga mereka kepada negara ini," pungkasnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Kementerian Kesehatan, mayoritas penyebab meninggalnya petugas KPPS ialah kardiovaskular (penyakit jantung).
"Kematian ini 51% disebabkan penyakit kardiovaskular atau jantung. Kalau ditambah dengan hipertensi, jadi 53%. Jadi hipertensi ini yang emergency juga bisa menyebabkan kematian. Kami masukkan ke dalam kardiovaskuler," jelas Menteri Kesehatan Nila Moeloek di tempat sama.
Penyebab kematian lainnya, sambung Nila, ialah gagal pernapasan atau respiratori, disusul kecelakaan, gagal ginjal, diabetes melitus, dan liver. Ia menyatakan proses pendataan atau audit medik masih terus berlangsung.
"Kami meminta seluruh dinas kesehatan untuk melakukan audit medik itu. Kematian yang terjadi di rumah sakit sebanyak 39%. Ini kami lakukan audit medik dan sudah terkumpul data dari 25 provinsi," urainya. (Pol/P-3)
Pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 berlangsung selama 27 November 2024 - 18 Desember 2024.
Aparat mesti mengawal proses perhitungan suara di berbagai daerah rawan konflik terutama pada Pilkada Aceh 2024.
Salah satu proses penting dalam Pilkada adalah perhitungan suara resmi atau real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilkada Sumut) nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan unggul telak dalam perolehan suara di TPs 44 Bakti Karya, Medan Johor.
CALON gubernur (cagub) Pilkada Jabar Dedi Mulyadi dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menang telak di lokasi Presiden Prabowo Subianto nyoblos.
Berdasarkan data yang masuk dari Voxpol Center Research and Consulting, pasangan calon Gubernur nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno, sementara memimpin.
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Mantan komisioner KPU pada masa jabatan 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, mengaku kecewa karena negara tak kunjung memenuhi haknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved