Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
CAWAPRES nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan pada Pemilu kali ini ia menyoroti banyaknya terjadi politik uang. Bahkan, ia menilai praktik politik uang saat ini sebagai gelombang tsunami.
Selain itu, ia juga mengatakan politik uang juga dimotori oleh aparatur negara dan aparat keamanan. Bahkan, ia mengatakan pimpinan daerah juga terlibat dalam memenangkan paslon tertentu.
"Dari berbagai penjuru tanah air terutama di jateng dan jatim masyarakat disuguhi banyak cerita, bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang, yang dikawal oleh aparat pemerintah bahkan aparat keamanan," kata Sandi, ketika pidatonya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Sandi mengatakan dengan politik uang tersebut, masyarakat tidak lagi memilih sesuai hati nurani, tetapi berdasarkan jumalah nominal uang yang diterima.
Baca juga: Polres Sukoharjo Tetapkan Caleg DPR RI Gerindra Jadi Tersangka
Sandi mengaku pihaknya sulit mencari barang bukti akan politik uang tersebut. Meski demikian, ia telah mendengar keluhan dari masyarakat akan praktik tersebut.
"Kami harus akui mencari bukti praktik politik uang ini bukanlah hal yang mudah. tapi marilah kita jujur mengakui bahwa praktik praktik kotor ini memang terjadi," kata Sandi.
Namun, Sandiaga tidak mengungkapkan banyaknya politik uang yang dilakukan oleh kader Partainya, Gerindra. Dalam catatan Media Indonesia, sejumlah kader asal partai Sandiaga ini, banyak tertangkap aparat penegak hukum melakukan politik uang menjelang pencoblosan.
Yakni Caleg DPRD Provinsi Sumut Dapil VIII dari Partai Gerindra nomor urut 5 atas nama Damili R Gea, kemudian caleg DPRD dapil Tanjungpinang Timur dari Partai Gerindra berisial A. A yang merupakan Ketua DPW Partai Gerindra Kepri.
Selain itu, dugaan politik uang (money politic) untuk pemenangan Caleg DPRD Tapanuli Selatan dari Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar. Di Jawa Timur, aparat menciduk Calon Anggota Legislatif (Pileg) 2019 Lamongan dari Gerindra yang kedapatan membawa uang senilai Rp1 miliar. Juga di Jawa Tengah, calon legislatif (caleg) Partai Gerindra di DPR RI dapil V Jawa Tengah berinisial NR sebagai tersangka kampanye politik di masjid dan sekaligus pemberian uang, sebagaimana hasil pelimpahan Bawaslu Sukoharjo. (OL-4)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved