Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo meminta masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Bambang menyebut tidak ada situasi genting selama proses pemilu.
“Terpenting kita baru saja selesaikan pemilu yang sangat rumit. Pada 22 (Mei) hasil pemilu akan diumumkan, kita harap tanggal itu tidak ada aksi yang melanggar hukum. Kita semua berharap di tanggal yang keramat itu tidak ada aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum," kata Bamsoet sapaan karibnya di acara buka puasa bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), di rumah dinasnya, Jl Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5).
Baca juga: Bamsoet Imbau Masyarakat tak Terpengaruh Provokasi 'People Power'
Bamsoet kemudian menyinggung soal wacana people power. Menurutnya, tidak ada situasi genting yang mengharuskan adanya aksi tersebut. Dia meminta para elite untuk sama-sama menjaga situasi agar negara tetap kondusif.
“Isu people power menurut saya tidak ada unsur yang terpenuhi dalam menggulirkan people power. Tidak ada kepentingan memaksa, ekonomi yang krisis, kepemimpinan represif,” kata Bamsoet.
Selain Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla para pimpinan DPR, serta sejumlah pejabat tinggi negara dan pemimpin partai politik juga hadir di acara tersebut. (OL-4)
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved