Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku setuju agar sistem penghitungan KPU, Situng, diaudit secara menyeluruh. Ia mengatakan audit harus dilakukan pada semua aspek, termasuk metode yang digunakan.
"Memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh," ujar Fahri, di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/5).
Ia mengatakan audit tersebut nantinya memiliki kegunaan yang besar. Melebihi sekadar audit keuangan.
"Makanya, menurut saya, audit ini gunanya itu lebih kompleks, lebih komplet dari sekadar audit keuangan, tapi soal prosedur, metode," ujar Fahri.
Setiap pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait Situng juga harus dijawab KPU dengan detail dan jelas. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di masyarakat.
"Itu semua harus dijawab, jangan ada pertanyaan masyarakat yang tidak terjawab," tutur dia.
Baca juga: Rekapitulasi Hasil Suara Luar Negeri Dibagi Dua Panel oleh KPU
Fahri juga mengatakan ia mempertanyakan tidak adanya landasan hukum yang mengatur soal Situng.
Dengan begitu, ia berpendapat sebenarnya Situng tidak mendesak untuk tetap ada. Publikasi penghitungan manual KPU di akhir waktu dianggapnya akan lebih baik.
"Jadi saya dengar Situng itu ternyata enggak ada dalam undang-undang. Situng itu tidak wajib karena basic dari perhitungannya nanti adalah manual. Kalau basisnya manual, sementara Situng-nya bikin kacau, kenapa tidak ditutup saja," tutur Fahri.
Pernyataan Fahri terkait dengan semakin gencarnya permintaan dari kubu 02 agar KPU menghentikan Situng. Mereka berpendapat banyak kesalahan yang dilakukan KPU dalam memasukkan data perolehan suara ke sistem Situng tersebut. (OL-2)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved