Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PETA koalisi pascapemilu akan lebih dinamis setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumunkan hasil rekapitulasi suara.
Sekretaris Kabinet Pranomo Anung mengungkapkan, Presiden Joko Widodo tidak menutup pintu bagi partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika hendak berpindah haluan.
"Namanya politik dinamis. Politik itu sekarang tidak terlalu kaku. Kewenangan sepenuhnya ada pada presiden terpilih," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5).
Seusai pencoblosan pemilu, Jokowi bertemu dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Merdeka, Kamis (2/5). Sebelumnya, pada 24 April, Presiden Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Baca juga: Datangi KPU, Politisi Gerindra dan Demokrat Minta Situng Disetop
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, partainya akan mengambil sikap politik sekitar Juni. Sikap politik yang diambil tidak lepas dari persiapan Demokrat ikut kontestasi Pemilu 2024.
Pramono menegaskan, penting bagi Jokowi untuk memperkuat sistem pemerintahan di periode keduanya sebagai Presiden. Namun jika merujuk pada hasil hitung cepat, koalisi yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin suaranya sudah cukup memadai. Ia menambahkan, Jokowi juga masih membuka pintu pertemuab dengan elite partai-partai lain.
"Kalau dilihat dari hitung-hitungan sudah ada PDI-P dapat berapa, Golkar dapat berapa, dsb. Kalau dilihat dari hasil itu apakah sudah lebih 50% atau belum? Dan ternyata sudah ya. Sehingga bayangan terhadap sistem pemerintahan yang kuat sudah ada di depan mata. Apakah kemudian ada tambahan atau tidak, kewenangan sepenuhnya ada pada presiden," ujar politisi PDI-P itu. (Pol)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved