Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan evaluasi Pemilu serentak 2019 secepatnya harus dilakukan setelah masa reses di DPR selesai. Menurutnya, waktu tersebut adalah saat yang tepat bagi DPR membahasnya secara menyeluruh bersama para pihak yang terkait.
"DPR sekarang kan lagi reses. Jadi, dalam waktu tercepat setelah reses DPR, harus memanggil Kemendagri, KPU, dan Bawaslu untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan, yakni sebelum, ketika, dan setelah Pemilu," kata Hidayat, ketika dihubungi Kamis (25/4).
Baca juga: 708 Kesalahan Rekapitulasi Pilpres 2019 Ditemukan di Situng KPU
Hidayat menjelaskan perlu ada evaluasi yang menyeluruh, lantaran pada Pemilu kali ini bergelimang masalah dari setiap tahapan di dalam maupun di luar negeri. Hidayat menambahkan, pascapemilu pun juga terjadi polemik soal sistem tabulasi suara.
"Banyak orang curiga ada masalah di situ, tapi KPU tidak berani secara terbuka mengundang pakar untuk mengaudit untuk dibuktikan secara independen memang netral," kata Hidayat.
Selain itu, ia menilai dengan sistem Pemilu serentak kali ini juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Menurutnya, hal tersebut adalah tragedi hasil dari kebijakan sistem Pemilu serentak. Dengan evaluasi secara menyeluruh tersebut, ia mengharapkan ke depannya sistem Pemilu serentak dapat diubah menjadi tiga tahapan Pemilu yang terpisah satu sama lain.
Sehingga, kata ia, publik mampu menilai pemilihan dari kepala daerah, legislatif daerah dan pusat, serta presiden menjadi proporsional. Selain itu, tak terjadi lagi jatuhnya korban jiwa lantaran kelelahan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
"Ke depannya diharapkan mampu menghadirkan demokrasi yang berkualitas dan rakyat bisa melihat secara proporsional melihat setiap peristiwa dan tidak akan menghadirkan tragedi lagi," kata Hidayat. (OL-6)
Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua Komisi VIII DPR dan Menteri Agama imbau masyarakat jaga toleransimeski ada perbedaan lebaran
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kesiapan petugas dalam arus mudik Lebaran 2026. Ia pun menyebut koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik.
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan Kontras terkait kasu penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved