MUI tak Sepakat pada Gerakan People Power

KETUA Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta tidak dilakukannya gerakan people power yang dicuatkan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.

"Tidak setuju dengan langkah-langkah seperti itu," kata Din Syamsuddin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).

Sebaliknya, dia menyarankan sejumlah pihak untuk menempuh jalur hukum bila tak percaya hasil penghitungan suara. Din menyebut upaya hukum bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Din pun mengakui dirinya netral di pilpres kali ini.

"Yang melakukan pelanggaran kedua belah pihak. Yang satu ingin perang total, yang satu mau perang badar. Sebagai lembaga moral kami tidak bosan-bosan menyampaikan untuk menjaga persatuan," ujar dia.

Menurutnya, bagian paling penting dari proses demokrasi adalah kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan barang mahal yang harus dijaga.

"Dan ternyata, pemilu dan pilpres ini membuat keterbelakangan. Inilah yang akan menghancurkan bangsa dan negara kita," ucap dia.

Baca juga: Soal People Power, Mahfud MD Siap Berikan Advokasi kepada KPU

Sebelumnya, Amien mengatakan bakal mengerahkan people power jika Prabowo kalah dalam Pemilu karena dicurangi. Namun, ucapan Amien belakangan dikoreksi.

BPN menuturkan, people power yang dimaksud adalah mengawal demokrasi sesuai konstitusi. Bukan bertindak anarkis dan menimbulkan kegaduhan.(medcom.id/OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari