Tidak Perlu Masa Transisi, Eksekutif-Legislatif Dapat Tancap Gas

HASIL hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei yang memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 membangun optimisme bagi partai koalisi pendukung Jokowi-Amin.

Optimisme tersebut pun diperkirakan akan berlanjut, pasalnya partai koalisi berdasarkan hasil hitung cepat, setidaknya menguasai lebih dari 60% kursi legislatif.

"Sekarang ini dengan hasil pemilu seperti ini, dimana koalisi Jokowi Maruf Amin menguasai lebih dari 60% kursi DPR, tentu proses pemerintahan dan pembangunan bisa segera mulai. Tidak seperti 2014, setengah tahun lebih menyelesaikan masalah di DPR, sedangkan kalau ini bisa langsung mulai," tutur Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate kepada Media Indonesia saat dihubungi, Jumat (19/4).

Menurutnya dengan porsi hingga lebih dari 60% tersebut nantinya partai partai perlu dibicarakan bagaimana mengatur di DPR RI. Salah satu yang menjadi perhatian adalah mereview secara menyeluruh terhadap legislasi primer agar sistem presidensial dapat lebih efektif.

Baca juga : Pemilu Lanjutan Dapil 3 Cianjur Akan Dilaksanakan 20 April

Namun saat ditanyakan terkait detailnya termasuk pembagian pimpinan DPR nantinya ia mengaku hal tersebut belum dapat disampaikan. Menurutnya perlu ada evaluasi dari semua parpol kolisi untuk hal tersebut.

"Ya kita tunggu dulu hasilnya biar jelas, DPR nya jelas, MPR dan DPD nya seperti apa, baru nanti kita akan menyusun semuanya," terang Jhonny.

Lebih lanjut menurutnya komunikasi nasDem dengan pemerintah saat ini sudah berjalan dengan baik dan hal tersebut tentu akan diteruskan pada periode berikutnya.

Namun tentu posisinya sendiri akan berbeda karena sebelumnya Nasdem hanya 36% dan berdasarkan sekarang posisinya sedikit berbeda.

Ia berpendapat jika nanti bila kemenangannya terkonfirmasi dalam rapat pleno KPU, tentu tugas kedepannya akan lebih mudah. Jokowi menurut Jhonny akan menuntaskan program yang sudah ada dan meninggalkan legacy bagi Indonesia.

Dengan terpilihnya kembali Jokowi, Jhonny menilai dalam jangka pendek percepatan tugas pemerintahan dan DPR akan lebih cepat. Mislanya dalam hal kewenangan dan hal lainnya tidak perlu seperti 2014 karena sudah ada UU MD3.

"Kedua, APBN 2019 tidak perlu direvisi dan tinggal dijalankan terus karena masih dalam pemerintahan yang sama, sehingga tidak perlu menjadi base line lagi dan hanya perlu melanjutkan tidak perlu memasukkan sisi yang baru," jelas Jhonny.

Selain itu dalam rangka mempersiapkan APBN 2020 yang pembahasannya sudah dimulai pada Mei mendatang akan dapat langsung in line dengan pemerintah.

Oleh sebab itu dalam jangka pendek politik di DPR terkait proses pengawasan dan penganggaran sudah langsung berjalan tanpa ada hambatan berarti seperti tahun 2014. (OL-8)