Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA petinggi partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin berkumpul di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).
Jokowi dan Ma'ruf turut hadir dalam pertemuan tertutup itu didampingi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PSI Grace Natalie.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, para elite koalisi berkumpul guna memantau hasil rekapitulasi suara dan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.
Baca juga : Jokowi Kirim Utusan untuk Atur Pertemuan Dengan Prabowo-Sandiaga
"Melakukan monitoring terhadap seluruh proses rekapitulasi. Alhamdulillah selama ini proses pemilihan kita jalankan, quick count, exit poll lembaga-lembaga yang kredibel Itu dari sisi metodologi bisa dipertanggungjawabkan. Kami terus melakukan pemantauan," ujarnya sebelum pertemuan.
Ia menegaskan bahwa koalisi tidak terpengaruh dengan klaim kemenangan yang dilakukan kubu Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.
"Itu pernah terjadi di 2014. Mari kita hormati proses yang tengah berjalan ini," tandasnya. (OL-8)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved