Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan buru-buru mendeklarasikan kemenangannya bersama Ma'ruf Amin kendati mayoritas hasil hitung cepat lembaga survei menyatakan pasangan nomor urut 01 itu mengungguli Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Dari indikasi exit poll dan quick count sudah kita lihat semua, tapi kita bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi," ujarnya seusai berkumpul dengan para petinggi partai politik koalisi di Gedung Djakarta Theater, Jakarta, Rabu sore (17/4).
Baca juga: Jokowi: Jaga Kerukunan Usai Pemilu
Para pendukung pasangan Jokowi-Amin turut bersorak-sorai mengelu-elukan nama mantan Wali Kota Solo itu. Selain Amin, turut mendampingi Jokowi ialah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Tampak pula Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, serta Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono.
Sementara, Surya Paloh mengatakan kehadirannya bersama petinggi parpol lain untuk mengamati bersama hasil hitung cepat yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. Kendati hitung resmi KPU masih panjang, ia optimistis dengan kemenangan Jokowi-Amin.
"Perolehan suara seperti kalian lihat dari lembaga survei kredibel. Perkiraan suara sementara 58%," tandasnya. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved