Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TENTARA Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjamin keamanan Pemilu 2019. TNI dan Polri memastikan pemilu berjalan aman dan lancar serta masyarakat tidak perlu takut untuk datang ke TPS.
Penegasan tersebut disampaikan Pangdam Jaya Mayjen, Eko Margiyono, saat menghadiri Apel Patroli Skala Besar TNI dan Polri dalam rangka menjamin keamanan masyarakat sampai ke TPS, yang berlangsung di halaman Hall D, JIExpo Kemayoran, Jakarta, kemarin.
"Kegiatan hari ini ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Indonesia, khususnya Jakarta, dalam kondisi aman. Segala macam bentuk ancaman atau gangguan kita akan deteksi dan kita cegah sedini mungkin sehingga perhelatan demokrasi 17 April nanti dapat berlangsung aman dan damai," tegas jenderal bintang dua itu.
Ia memastikan pasukan berjumlah 15 ribu orang yang menjaga seluruh TPS di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Selain itu, di Provinsi Banten yang terdiri atas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.
Baca Juga : TNI dan Polri Jamin Keamanan TPS pada 17 April
TNI juga siap mengamankan beberapa tempat penting nasional agar aktivitas masyarakat menjelang dan sesudah pemilu tetap aman dan lancar. "TNI juga mengamankan beberapa objek vital nasional. Sudah kita tempatkan pasukan supaya memberikan keamanan buat kita semua," paparnya.
TNI dan Polri, imbuhnya, terus bekerja sama untuk menjamin keamanan, di antaranya melakukan patroli bersama siang dan malam. Ia menyebut kegiatan Apel Bersama bermaksud untuk memastikan persiapan pasukan TNI dan Polri menjelang pemilu.
"Ini kita gunakan untuk melakukan pengecekan terakhir terkait dengan kesiapan. Jadi, jangan ini dianggap apa-apa. Tidak ada. Setelah ini kami langsung bergerak. Ada yang masuk ke PAM TPS, ada yang menjadi pasukan di bawah Kodim, Korem, maupun ca-dangan Kodam," jelas Eko.
Bangga pemilu serentak
Menteri Dalam Negeri Tjah-jo Kumolo menyatakan, masyarakat Indonesia patut bangga karena mampu menyelenggarakan pileg dan pilpres serentak.
"Kita harus bangga, Indone-sia menjadi teladan bagi negara-negara di dunia dalam membangun peradaban demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mampu menyelenggarakan pileg dan pilpres secara serentak," kata Tjahjo.
Pemilihan langsung secara serentak, kata Tjahjo, membutuhkan partisipasi masyarakat Indonesia guna menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan. "Mari kita semua saling mengingatkan dengan bahasa yang sopan dan santun kepada seluruh warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ajak keluarga, saudara, kerabat, dan tetangga dengan penuh kekeluargaan, bersukaria, gembira, ceria, dan bahagia. Ayo berbondong-bondong ke TPS pada Rabu, 17 April 2019," terangnya.
Penggunaan hak memilih, lanjutnya, merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional individu dalam mendukung peradaban demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu meluangkan waktu untuk menggunakan hak pilih.
Tjahjo juga meminta masya-rakat Indonesia untuk turut serta membantu penyelenggara pemilu dalam menciptakan pemilu yang tertib, aman, lancar, dan damai.
"Mari kita dengan penuh kerelaaan, gotong royong, bantu penyelenggara pemi-lu yang telah bekerja keras. Sukseskan pemilu serentak kali ini." (*/P-2)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved