Pemilu 2019 Jadi Ujian Berat Netralitas KPU dan Bawaslu

DI tengah polarisasi politik yang makin menguat jelang Pemilu 2019, netralitas penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu sangat diuji. Bahkan tidak ada sedikit pun toleransi atas kekeliruan kecil yang menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi bertajuk "Netralitas Penyelenggara untuk Pemilu berkualitas" di Jakarta, Kamis (11/4).

"Pemilu kali ini betul jadi ujian berat bagi penyelenggara. Kesalahan kecil saja bisa mengganggu kredibilitas Pemilu di tengah sotuasi politik yang kental dengan polarisasi," kata Titi.

Termasuk pertarungan di antara partai politik kata dia menjadi sengit karena syarat ambang batas 4%.

"Bagaimana pun Pemberlakuan ambang batas yang paling tinggi dalam sejarah pemilu Indonesia, Pemilu 2019 ini menjadi pertaruhan bagi parpol di Indonesia," kata Titi.

Baca juga : TGB Ajak Ulama Dinginkan Suasana

Dalam situasi seperti ini Partai Politik bukan tidak mungkin tergoda untuk melalukan kecurangan karena terkait eksistensi partai politik itu sendiri.

Ia berharap agar KPU dan Bawaslu konsisten menjalankan aturan dan secara tegas menjaga netralitas baik dari tingkat pusat sampai daerah.

"Aspek netralitas adalah juga profesionalitas sejauh mana penyelenggara memahmi deteil aturan main dan konsisten menjalankan aturan main tersebut," ungkapnya.

Direktur Lokataru Indonesia Haris Azhar menamabahkan dalam rangka menjaga Pemilu berlangsung jujur keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.

"Kita semua berharap agar masyarakat juga aktif mengawasi. Teknologi sekatang mudah untuk memantau kecurangan dan jika ditemukan segera saja dilaporkan. Termasuk ada respon cepat dari lembaga pengawas pemilu seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, Komisi ASN untuk melihat potensi-potensi kecurangah dan mencegahnya," pungkas Haris. (Ol-8)