Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum menepis inforamsi yang beredar di dunia maya terkait dengan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 di luar negeri. KPU memastikan Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) belum melakukan penghitungan suara, dan informasi yang beredar itu hoaks.
"Bila sekarang ini beredar kabar tentang perolehan suara pemilu LN, dapat dipastikan hasil tersebut bukan hasil resmi atau real count yang dilakukan oleh PPLN dan Kelompok Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPSLN)," tegas komisioner KPU Hasyim Asyari di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan pemungutan suara Pemilu 2019 di luar negeri memang digelar lebih dulu (early voting).
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 644/2019, pemungutan suara luar negeri dilaksanakan pada 8-14 April 2019.
Kegiatan pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan dengan tiga metode, yakni memilih di TPSLN yang berada di kantor perwakilan RI di luar negeri seperti KBRI, KJRI, maupun KDEI; memilih dengan kotak suara keliling (KSK) yang bertempat di dekat permukiman atau tempat kerja WNI; serta metode memilih melalui pos.
"Namun, kegiatan penghitungan suara pemilu LN tetap dilaksanakan pada 17 April 2019 sesuai waktu setempat. Hasilnya baru diketahui setelah proses penghitungan suara 17 April 2019 selesai," tutur Hasyim.
Lebih jauh, ia mengatakan sejumlah wilayah di luar negeri yang sudah dan sedang menyelenggarakan pemungutan suara ialah Sana'a di Yaman pada Senin, 8 April 2019; Panama City di Panama dan Quito di Ekuador pada Selasa, 9 April 2019; serta Bangkok dan Songkhla di Thailand pada Rabu, 10 April 2019.
"Selain jadwal tersebut, kegiatan pemungutan suara di LN belum dilaksanakan. Dengan demikian, kabar tentang perolehan suara pemilu di LN yang beredar luas di masyarakat merupakan kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas Hasyim lagi.
Komisioner KPU Viryan Azis menambahkan proses penghitungan suara di luar negeri akan dilakukan serentak pada 17 April bertepatan dengan pemungutan suara pemilu serentak di dalam negeri. Dia meminta semua pihak menyaring informasi yang beredar di media sosial agar tidak terjebak pada kabar bohong.
"Jangan mudah percaya pada informasi yang rasanya janggal. Dicek dan pastikan dulu apakah informasi itu sudah melalui proses konfirmasi," ujar Viryan.
Sebelumnya beredar di media sosial tentang hasil pemungutan suara di luar negeri. Informasi bohong alias hoaks itu menunjukkan persentase perolehan suara di 11 negara yang mayoritas dimenangi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Ins/P-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved