Dua Buzzer Hoaks Server KPU Ditangkap

POLISI telah menangkap dua buzzer dan masih memburu dua buzzer lainnya dalam kasus hoaks server KPU yang sudah di-setting untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kedua buzzer itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

Salah satu tersangka berinisial RD, yang ditangkap di Lampung pada Minggu (7/4), memiliki latar belakang sebagai dokter.

“RD seorang ibu rumah tangga tapi background pendidikannya cukup tinggi, dokter pendidikannya,” kata Kepala Biro Penerang­an Masyarakat Divisi Humas Pol­ri Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Penangkapan RD merupakan pengembangan dari tersangka lainnya, yaitu EW, yang ditangkap pada Sabtu (6/4) di Ciracas, Jakar­ta Timur. EW menyebarkan hoaks tersebut melalui akun Twitter-nya, yang kemudian disambungkan ke situs daring Babe.com.

Sementara itu, RD menyebarkannya melalui akun Facebook miliknya. Saat ini RD masih da­lam pemeriksaan di Polda Lam­pung.

Dedi mengatakan barang bukti yang disita penyidik ialah akun media sosial mereka beserta ponsel dan sim card.
Menurut Dedi, penyidik masih memburu dua buzzer lainnya yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Masih ada dua DPO, yang tengah didalami (Direktorat Tindak Pidana) Siber. Satu DPO yang menyampaikan secara verbal sudah diidentifikasi, masih dikejar,” katanya.

Ia menambahkan, satu DPO lainnya diduga ikut membuat narasi dan menyebarkan hoaks tersebut.
“Satu DPO lagi ikut da­­lam rang­ka membuat narasi-narasi termasuk sebagai buzzer. Masih dikejar juga,” imbuhnya.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kom­­bes Dani Kustoni mengatakan sedang mendalami beberapa lokasi untuk memburu mereka.

“Kami masih cari yang bersangkutan, ada beberapa lokasi sedang kami dalami,” ujarnya.
Dani pun menjelaskan modus pelaku, yakni membuat akun pal­su lalu melempar isu di media sosial. Setelah itu, mereka meng­hilang.

“Tadi sudah saya sampaikan pola mereka membuat fake akun kemudian melempar isu itu kemudian menghilang. Labfor kita sedang bekerja untuk mencari dan untuk pembuat masih kami lakukan pengejaran,” ujarnya.

Tak mungkin curang
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya mempunyai mekanisme dan prosedur sehingga tidak mungkin melakukan kecurangan.

“KPU enggak curang, KPU pu­nya prosedur, punya mekanis­me, yang sebenarnya tidak memungkinkan orang melakukan kecurang­an, semua dikontrol, mu­lai level TPS itu dibuka,” ujar Arief di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, hingga saat ini KPU tidak pernah mengalami kebocoran data karena semua perhitungan masih dilakukan secara manual berdasarkan ketetap­an UU. Penggunaan teknologi dalam perhitungan hanya untuk menunjang kebutuhan informasi hitung cepat.

“Server, penggunaan teknologi informasi, itu untuk membantu banyak pihak mendapatkan in­formasi yang lebih cepat, membantu semua pihak untuk ikut mengontrol, membantu juga bagi KPU untuk mengontrol pasukannya di provinsi, kabupaten kota, sampai juga di TPS,” jelasnya.

Menurutnya, dengan penggunaan teknologi pula masyarakat dapat ikut mengawasi proses pe­milu. Itu juga merupakan ben­­­tuk transparansi kepada masyarakat.

“Enggak ada yang bisa nakal se­bab semua orang bisa lihat,” tandas Arief. (*/X-10)