Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengakui kampanye Calon Presiden dan Wapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno adalah hasil perubahan sesuai saran dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Yang jelas, revisi acara bagus," ujar pria yang kerap disapa Syarief dalam perbincangan dengan mediaindonesia.com melalui Whatsapp, Minggu (7/4).
Dia mengatakan itu terkait surat dari Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden SBY terkait pelaksanaan kampanye terbuka di GBK, Minggu (7/4). Dia menjawab pertanyaan apakah draf susunan acara di GBK sebelum saran SBY terlalu memainkan politik identitas.
Baca juga: SBY Khawatir Kampanye Prabowo-Sandi tidak Inklusif
Dalam surat itu antara lain menyatakan, "Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang "set up", "run down" dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif,"
Syarief menambahkan, dalam surat itu SBY mengamanatkan kepada pengurus Partai Demokrat terkait pelaksanaan kampanye. "Minta Partai Demokrat memberi masukan sesuai saran SBY."
Adapun mengenai ketidakhadiran Agus Harimurti Yudhoyono dalam kampanye di GBK, menurut Syarief, tidak terkait dengan surat dari SBY. "AHY sakit. Kecapaian." (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved