Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie Jimly mengatakan dalam kondisi politik yang semakin panas sebaiknya tokoh politik tidak memprovokasi melalui pernyataan kontroversial di ruang publik.
"Tokoh parpol jangan ikut memprovokasi, lah," kata Jimly ketika diskusi kebangsaan Pemilu Beradab di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
Menurutnya, dengan kondisi saat ini, pernyataan yang muncul dari tokoh politik akan menimbulkan guncangan bagi jalannya demokrasi, terutama menjelang hari pencoblosan.
Ia kemudian menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais baru-baru ini terkait dengan upaya people power ketimbang ke mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jimly menillai apa yang diutarakan Amien Rais patut dipertanyakan, lantaran negara telah menyediakan ruang sidang di MK yang harus diikuti semua pihak jika bersengketa di Pemilu.
Baca juga: Hentikan Provokasi
"Saya rasa ngawur juga. Ini ada lembaganya. Kita ingatkan jangan malah diselesaikan di jalan," kata Jimly.
Menurut Jimly, apa yang disampaikan oleh Amien Rais merupakan sebuah imbauan kepada semua pihak untuk berhati-hati dan menjaga Pemilu dari potensi kecurangan.
Sehingga, menurut Jimly, pernyataan Amien Rais jangan terlalu ditanggapi dengan serius. Menurutnya, jika memang turun ke jalan, dibolehkan asal tidak berujung pada kericuhan. Lebih baik, kata Jimly, jika memang ada sengketa lebih baik diselesaikan di sidang MK.
"Upaya kita itu untuk melembagakan sistem politik dan melalui jalur konstitusional. Kalau people power kan bisa dianggap inkonstitusional," kata Jimly. (OL-7)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved