Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Noory Okthariza, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berada di atas 70%.
Noory merinci, ada tiga sektor yang memiliki tingkat kepuasan di atas 70%, yakni sektor infrastruktur, pendidikan, dan maritim.
"Pembangunan dan infrastruktur, publik puas 79,2%. Sedangkan pendidikan, angka kepuasan pada 76,6%. Aspek maritim di angka 70,6%," kata Noory ketika pemaparan hasil survei di Fairmount Hotel, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).
Baca juga: Relawan Jokowi Tampilkan Cara Baru Kampanye Positif
Lebih lanjut, Noory mengatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ini tampaknya ditopang dengan persepsi keluarga dan ekonomi nasional yang dianggap lebih baik dari tahun lalu.
"Sebanyak 50,2 dan 48,3% warga menyatakan kondisi keluarga mereka dan ekonomi nasional membaik dibandingkan tahun lalu," kata Noory.
Sementara itu, peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan meski tingkat kepuasan terhadap pemerintah cenderung tinggi, akan tetapi kepuasan tidak bermuara pada elektabilitas. Menurutnya, ada publik yang puas, namun dengan berbagai pertimbangan, pada akhirnya mengalihkan dukungan atau belum menentukan pilihannya.
Mungkin evaluasi mereka di ekonomi rendah menjadi pendorong pemilih. Kedua aspek lingkungan atau keluarga, ketika mereka berada pada populasi preferensi pada pihak tertentu, maka terpengaruh soal isu atau mobilisasi," kata Arya. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved