Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
MENTERI Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menanggapi sindiran beberapa pihak terkait usulannya menjerat penyebar hoaks dan golput dipidana dengan UU Terorisme.
Ia lantas meminta kepada pihak yang menyindir untuk memberikan solusi terhadap usulannya yang baru sebatas wacana.
"Itu kan wacana, nanti akan diuji. Kalau tidak setuju ya tidak apa, kalau setuju ya nanti ada prosesnya. Tapi jangan mengecam, mencela 'Pak Wiranto gak tau hukum, ngawur,' kasih solusinya dong," kata Wiranto usai mengisi seminar di Jakarta, Kamis (28/3).
Wiranto mengaku usulnya itu bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk bangsa Indonesia. Usulanya pun diumumkan secara terbuka demi berlangsungnya pemilu yang damai dan lancar.
"Kalau ada orang lain yang mengancam masyarakat lain untuk gak dateng ke TPS kan namanya teror," imbuhnya.
Baca juga: Wiranto: Jangan Golput Karena Hoaks
Wiranto juga meminta agar masalah usulnya itu tidak perlu diributkan. Menurutnya, yang terpenting saat ini ialah memastikan adanya rasa aman bagi pemilih saat mendatangi TPS.
"Jangan kita meributkan soal ini. Yang penting adalah bagaimana caranya masyarakat kita, masyarakat pemilih dari rumah bisa ke TPS bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya, tidak diancam tidak dipaksa, ini kan negara demokrasi," ungkapnya.
Mantan Jenderal TNI itu menyebut memastikan keamanan adalah tugasnya sebagai Menteri saat ini. Mengingatkan dan menyadarkan masyarakat untuk tidak golput juga merupakan kewajibannya.
Undang-Undang, lanjut Wiranto, menganut mazhab progresif yang berarti perubahan UU merupakan hal lumrah dan perlu dilakukan bila memang tidak lagi sesuai dengan kondisi yang berjalan.
"Kalo UU itu tidak lagi sepadan, tidak lagi bisa memberikan efek tangka, efek jera dan keadilan dari satu kejahatan, maka uu diubah. Ya kalo gak diubah ketinggalan jaman, maka menimbulkan ketidaktertiban," tandasnya.(OL-5)
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved