Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin memperkenalkan program 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur. Program tersebut ditujukan untuk membuka kursus pelatihan.
"Kita akan bikin kursus-kursus, saya nyebutnya 3A, tiga akses. Yaitu akses untuk pintar, akses untuk cakap, akses untuk bugar," ujar Kiai Ma'ruf saat menghadiri acara Silaturahmi bersama Jaringan Kiai-Santri Nasional (JKSN) dan Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur di Balikpapan, Kalimatan Timur, Kamis (21/3) pagi.
A pertama, Kiai Ma'ruf bakal membuka kursus-kursus kepintaran seperti matematikan ataupun kursus bahasa. Kemudian, A kedua akan fokus pada pemberian keterampilan.
"Kemudian ada kursus-kursus kecakapan misalnya barista kopi, cara bikin kopi, misalnya jadi seorang fotografer, kursus seni, bikin roti," jelas Ma'ruf.
Baca juga: Visi Ma'ruf Amin Soal Kesehatan Lebih Realistis
A terakhir akan fokus untuk olahraga. Kursus ini, lanjut Ma'ruf Amin, bagus untuk orang-orang tua yang ingin kembali bugar.
Adapun bentuk 3A ini berupa aplikasi marketplace. Peserta yang mengikuti kursus tersebut bakal mendapatkan sertifikat.
"Kalau sudah lama, dapat sertifikat bisa buka usaha sendiri, bisa bekerja jadi pengusaha, usaha-usaha sehingga tidak ada lagi orang nganggur," harapnya.(RO/OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved