Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUSAHA dan pengrajin tempe berskala besar dari 24 provinsi yang tergabung dalam Komunitas Penggerak Ekonomi Kerakayatan Jokowi-Ma'ruf Amin atau Koper Jomin akan mendeklarasikan dukungan pada capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Deklarasi dukungan yang diikuti ratusan pengusaha dan pengrajin tempe tersebut rencananya akan digelar di Jakarta dalam waktu dekat ini.
Ketua umum Koper Jomin Ayep Zaki menyatakan pihaknya sudah membulatkan tekad untuk mendukung pemerintahan Jokowi dilanjutkan hingga tahun 2024.
Zaki pun merinci pengusaha dan pengrajin tempe yang tergabung dalam Koper Jomin tersebar di 24 provinsi. Mereka berada di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Papua.
"Iya betul akan ada deklarasi pengusaha dan pengrajin se-Indonesia. Kami tinggal memilih tempat dan waktu yang tepat saja. Mudah-mudahan bisa minggu ini," kata Zaki kepada wartawan, Selasa (19/3).
Baca juga: Jawara Indonesia Deklarasi Dukung Jokowi-Amin
Zaki melanjutkan, dalam deklarasi tersebut akan dihadiri pengurus Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Iya dari TKN akan kita undang juga. Doakan acaranya berjalan lancar," pungkasnya.(OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved