Jangan Ada Ego Sektoral dalam Pemberantasan Korupsi

PRESIDEN Joko Widodo meminta tak ada lagi ego sektoral antarkementerian dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah ingin pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih cepat dan giat.

Kepala Negara menegaskan hal itu dalam penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

"Jangan lagi ada ego-ego kementerian dan sektoral karena rakyat tak sabar menanti dan melihat ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi," kata Jokowi.

Ia mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah bekerja mencegah dan memberantas korupsi. Menurutnya, itu terlihat dari indeks persepsi korupsi (IPK) yang naik dari 34 pada 2014 jadi 38 di 2018.

Presiden mencatat survei Lingkaran Survei Indonesia dan Indonesia Corruption Watch juga menunjukkan angka pungutan liar menurun.

Misalnya, kata Jokowi, pungli di layanan kesehatan turun dari 14% menjadi 5% dan di lingkungan pencatatan sipil turun dari 31% menjadi 17%.

"Itu angka masih gede. Kami ingin angka ini turun sampai 0%. Semuanya kerja lebih cepat dan giat. Kita semua tahu korupsi ialah musuh bersama sebagai bangsa," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo sekaligus Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi mengatakan Stranas mempunyai tiga fokus, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum, serta reformasi birokrasi.

Dalam kemudahan perizinan, kata Agus, pihaknya fokus pada Online Single Submission dan perizinan terpadu satu pintu. Untuk penegakan hukum, Agus ingin penegakan hukum terpadu dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan,  hingga LP terintegrasi.

Dalam acara itu hadir Menko Polhukam Wiranto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menpan-Rebiro Syafruddin, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. (Mal/X-6)