Pemerintah Beri Dukungan Maksimal ke Penyelenggara

Sejumlah peran diemban Pemerintah dalam rangka memberikan dukungan maksimal terhadap KPU dan Bawaslu, selaku penyelenggara Pemilu Serentak 2019. Sehingga kini dapat dilihat betapa kedua lembaga penyelenggara itu telah bekerja secara profesional dan proporsional.  

Demikian disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Menjamin Legitimasi Pemilu”, bertempat di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (11/3).

Peran pemerintah, menurut Soedarmo, yakni memberikan dukungan fasilitas kepada penyelenggara. Kemudian, sambung dia, pemerintah juga memberikan dukungan berupa penyiapan DP4.

Di mana, Soedarmo menjelskan, DP4 itu kini sudah diserahkan ke KPU, dan kemudian ditetapkan menjadi DPT dn DPT tambahan. “Perlu ditegaskan, bahwa dalam pelaksanaan kampanye, pemerintah memberikan hak yang sama pada pasangan calon,” sambungnya.

Peran berikutnya dari pemerintah, menurut Soedarmo, terkait distribusi logistik. Disampaikannya, agar distribusi bisa berjalan lancar ke seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah memberikan dukungan transportasi, baik dalam bentuk kapal atau pesawat.

“Dukungan ini kami berikan bila letak wilayah secara geografis susah dijangkau, sehingga KPU tidak mampu mengirimkan logistik,” katanya.
Peran lain yang diberikan pemerintah, menurut Soedarso, terkait perlindungan masyarakat (linms). Dimana sesuai yang diajukan kepolisian, sambung dia, dibutuhkan dua anggota linmas di setiap TPS.

Baca juga: Bawaslu Ingatkan ASN tidak Netral akan Kena Pidana

“Dan pemerintah telah menyiapkan linmas itu sesuai pengajuan kepolisian. Itu sudah terpenuhi semua di TPS,” katanya.

Peran lain yang diemban pemerintah, Soedarmo menerangkan, pemantauan terhadap penyelenggaraan. Dimulai dari pentahapan, kata dia, sampai pelantikan capres-cawapres.  

“Peran pemantauan ini penting, oleh karena itu melalui peraturan Mendagri, pemerintah membentuk tim pemantauan yang terdiri dari berbagai institusi. Pemantauan termasuk pemetaan terhadap berbagai potensi konflik dan gangguan pemilu,” katanya.

Tim pemantauan tersebut, menurut Soedarmo, sudah terbentuk di 514 kabupaten/kota dan 35 provinsi. “Artinya, pemerintah membantu bawaslu mengidentifikasi dan mendeteksi dini potensi kerawanan pemilu. Untuk kemudian meneruskan laporan yang ada kalau terkait masalah keamanan ke kepolisian, jika terkait penyelenggaraan ke KPU, dan bila terkait pelanggaran ke Bawaslu.

Tentunya pemerintah berharap, pada pelaksanaannya kelak tidak ditemukan lagi persoalan yang mengganggu jalannya Pemilu 2019,” katanya.

Terkait dukungan pengawasan itu pula, Soedarmo menegaskan, telah digelar Rapat Koordinasi Nasinal (Rakornas) Kemendagri di dua regional, yakni barat dan timur. Di regional barat, sambung dia, meliputi 10 provinsi dan di timur 9 provinsi.

“Akan digelar pula rakornas wilayah tengah utuk 14 provinsi. Dari hasil rakornas yang menghadirkan pangdam, kapolda, kajati, kabinda, dan KPU mulai prov sampai kab/kota, ada beberapa temuan, terkait kesiapan pemilu,”  sambung dia.

Dia pun menyebutkan, di wilayah timur, misalnya, masih ada ketidaksesuaian antara personel yang diajukan bawaslu dengan yang ditetapkan kabupaten. “Tapi itu pun sudah dicarikan solusinya. Termasuk temuan di jateng, kaitannya dengan kotak suara. Bahkan setelah TPS, kotak suara dikumpulkan di kecamatan. Masalanya di kecamatan tidak semua punya gudang.

Padahal sekarang kotak suara terbuat dari kardus. Sehingga perlu menjadi perhatian KPU dan daerah, supaya penyimpanan kotak suara aman, termasuk dari hujan. Karena kalau tidak hati-hati bisa menjadi persoalan. Karena pada saat disimpan itu kan di dalam kotak sudah ada surat suara,” tuturnya. (OL-7)