Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDUKUNG pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin diminta berani melawan hoaks dan fitnah yang masih masif bertebaran di masyarakat.
Oleh karena itu, Jokowi mengajak para relawan pasangan nomor urut 01 tersebut melawan hoaks dan fitnah dari pintu ke pintu.
"Masih ada pekerjaan besar setelah menangkal isu hoax dan fitnah, harus militansi, penting sekali. Saya titip agar isu-isu yang berkembang di bawah, baik itu hoaks, fitnah, agar kita berani melawan itu," ujar Jokowi saat Deklarasi Alumni Sriwijaya Bersatu di Palembang Sport Convention Center, Palembang, Sumatra Selatan, Sabtu (9/3).
Dia mencontohkan hoaks seputar kriminalisasi ulama, legalisasi pernikahan sejenis, larangan azan, hingga penghapusan pelajaran agama.
"Tolong dijelaskan, tidak mungkin itu dilakukan karena Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," ujarnya disambut tepuk tangan ribuan pendukungnya.
Kendati secara logika hal itu tidak mungkin terjadi, jelasnya, masih banyak masyarakat yang memercayai hoaks tersebut. Bahkan, sebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, elektabilitas Jokowi tergerus hingga 8%.
"Hati-hati. Jadi logikanya tidak masuk, tapi 9 juta di survei percaya isu-isu ini. Kalau bapak ibu tidak berani melawan, bisa berkembang jadi 10, 15 juta," tandasnya.
Baca juga: Politicawave: Jokowi Korban Hoaks Politik di Medsos
Selain melawan hoaks, Jokowi juga meminta pendukungnya menjelaskan capaian pemerintah serta meluruskan penilaian-penilaian negatif.
"Saya ingin 40 hari ini sampaikan ke teman, tetangga, door to door, sampaikan apa yang kita kerjakan 4,5 tahun ini. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, karena saya juga manusia biasa. Yang salah tolong dikoreksi. Karena ini akan kita pakai untuk menentukan kebijakan kita yang akan datang," ucapnya.
Baca juga: Jokowi: Hoaks dan Fitnah di Jabar Tinggi
Ketua Panitia Deklarasi Alumni Sriwijaya Bersatu Eddy Ganefo mengatakan, Alumni Sriwijaya Bersatu tersebut terdiri dari 29 perguruan tinggi negeri dan swasta. "Ini perseorangan sebagai alumni, bukan lembaga, dan ada sekitar 5 ribuan lebih alumni yang hadir," terang Eddy.
Ia mengatakan, semua pendukungnya ini komitmen mendukung sosok Jokowi- Amin, karena kedua sosok itu paling pas memimpin negara Indonesia, dan sudah banyak yang dihasilkan Jokowi memimpin hampir satu periode.
"Alasan kita mendukung pasangan 01 karena yang sudah dilakukan untuk masyarakat selama ini terutama untuk daerah-daerah sehingga kita mendukungnya kembali," tandasnya. (A-1)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved