Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan meskipun gencar melaksanakan program sertifikasi tanah namun hingga saat ini masih ada 70 juta bidang tanah/lahan milik yang belum bersertifikat.
"Tapi masih banyak tanah hak milik yang belum bersertifikat. Masih ada 70 juta bidang tanah milik yang harus disertifikatkan," kata Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah wakaf di Masjid Baiturrahman Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Jumat (1/3).
Baca juga: Wapres: Pengembangan EBT Merupakan Keniscayaan
Jokowi tidak ingin banyak sengketa baik tanah hak milik maupun tanah wakaf sehingga ia memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk segera menyelesaikan sertifikat baik tanah milik maupun wakaf agar bersertifikat.
"Sudah ratusan ribu tanah wakaf yang kita serahkan dan sudah 12 juta sertifikat hak milik yang kita serahkan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya sengketa lahan atau tanah," katanya.
Menurut dia, sertifikat tanah termasuk tanah wakaf untuk masjid ponpes, mushola, penting karena setiap masuk ke desa atau kampung di luar Jawa maupun di Jawa, Jokowi selalu mendengar adanya sengketa lahan atau tanah. "Tidak hanya urusan hak milik pribadi tetapi juga tanah wakaf banyak yang menjadi sengketa," katanya.
Ia mencontohkan di Jakarta, ada masjid besar di tengah kota, sudah sekian tahun tidak ada masalah tetapi karena harga tanahnya di situ dulu murah sekarang Rp120 juta per meter persegi maka para ahli waris mulai mempermasalahkan. "Karena masjid tidak punya sertifikat maka masalah menjadi berlarut larut," katanya.
Ia menyebutkan hal serupa juga terjadi di Sumatera. Ada masjid besar bersengketa dengan ahli waris karena tanah wakafnya tidak disertifikatkan.
Baca juga: Didukung Keluarga Uno, Jokowi: Logikanya, Dukung ke Pak Sandi
Sementara itu, sertifikat tanah wakaf yang diserahkan di Provinsi Gorontalo antara lain untuk Masjid Darul Janah di Kota Gorontalo, Ponpes At Tanwir di Kota Gorontalo, Masjid Ibnu Hamzah di Kota Gorontalo.
Selain itu Masjid Sabili Najah di Kabupaten Gorontalo, Masjid Muhajirin di Kabuoaten Boalemo, dan Masjid Darussalam di Kabuoaten Pohuwato. (Ant/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved