Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum dan dua tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden Pilpres 2019 sepakat untuk mengurangi kapasitas penonton dalam ruangan debat ketiga.
Ketua KPU Arief Budiman menyebutkan, undangan hanya akan diberikan pada 450 tamu. Kesepakatan itu menurut Arief juga telah disetujui Badan Pengawas Pemilu yang turut hadir dalam pembahasan debat ketiga.
"Kesimpulan sementara kita akan kita kurangi separuh dari yang kemarin itu sekitar 75 orang tiap paslon. KPU tetap akan mengundang 300. total kursi kapasitas yang tersedia itu hanya sekitar 450. Diharapkan itu lebih tenang nanti suasananya," ujar Arief di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (26/2).
Arief berharap, dengan penonton yang lebih sedikit dibanding 2 debat sebelumnya, debat akan berlangsung lebih kondusif.
Baca juga : Nuansa Persahabatan Jadi Sajian Debat Ketiga
Pada debat kedua, 17 Februari lalu, tercatat sekitar 600 undangan memenujhi ruangan debat di Hotel Sultan, Jakarta.
"Kemarin terlihat terlalu sesak maka kita kurangi kapasitas. Awalnya KPU mengatur dikurangi dari 140 yang kemarin jadi 50, tapi mereka keberatan agak susah mengatur karena tim intinya saja jumlahnya sudah lebih dari 50," jelasnya.
Arief mengungkapkan, tim kampanye paslon juga sempat melontarkan ide tidak mengundang menteri dalam debat ketiga yang akan berlangsung 17 Maret mendatang di Hotel Sultan.
"Supaya tidak menimbulkan masalah, katanya nggak diundang. Tapi nanti kita lihat evaluasi itu nanti kita yang menyimpulkan," tandas Arief. (OL-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Tadi malam, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menutup debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta.
Saat diminta oleh Prabowo untuk menjawab pertanyaan seputar pengembangan e-sport, Sandiaga mengatakan, "You wanna test your vice president."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved