Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo segera meluncurkan program baru berupa Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Prakerja.
Pemerintah, jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung, tengah menyiapkan ruang fiskal bagi ketiga program tersebut.
"Anggaran sudah ada. Ini prioritas Presiden kalau terpilih lagi untuk bangun sumber daya manusia. Termasuk penambahan dana desa sampai Rp400 triliun. Itu akan dialokasikan dari 2020 hingga 2024. Lima tahun periode pertama ini saja sudah Rp257 triliun," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/2).
Kartu Prakerja merupakan program peningkatan pelatihan yang akan diberikan oleh pemerintah bagi para pencari kerja. Adapun KIP Kuliah ditujukan kepada mahasiswa yang tidak mampu. Sedangkan Kartu Sembako merupakan kepanjangan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan program rastra yang telah berjalan.
Baca juga: Jokowi: Tanah yang Dikembalikan akan Dibagikan ke Rakyat
"Kelompok masyarakat tak mampu ada kartu khusus subsidi harga (sembako). Kalau dilihat dari awal pidato, Presiden mau tunjukkan bahwa beliau bagian masyarakat susah dan beliau tahu persis apa yang harus dilakukan," tuturnya.
Terkait kritikan dari kubu oposisi terkait program baru tersebut, Pramono tidak ambil pusing. Pasalnya, program-program sejenis, seperti KIP, PKH hingga Kartu Indonesia Sehat terbukti mampu menekan angka kemiskinan.
"Ini adalah bagian dari pilihan dari pemerintahan ini untuk menurunkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dan itu terbukti dengan kita turun dengan 9,66%," tandas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (OL-1)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved