KPU Diminta Tingkatkan Sosialisasi Pemilu 2019

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta gencar menyosialisasikan pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 karena masih banyak warga Indonesia yang belum tahu tanggal pelaksanaannya.    

Menurut hasil survei oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, di beberapa wilayah Indonesia jumlah pemilih yang tahu pada 17 April 2019 merupakan tanggal pelaksanaan pemilu masih di bawah 50%.

"Dalam beberapa survei dapil yang kita lakukan, hampir rata-rata di bawah 50% pemilih yang tahu pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan tanggal 17 April. Walaupun banyak yang tahu di bulan April ada pileg dan pilpres, mereka tak tahu tanggal pastinya," ujar peneliti LSI Denny JA, Adjie di D'Consulate Resto & Lounge, Jakarta, Sabtu, (23/2).

Adjie Al Faraby menegaskan hal itu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, baik oleh KPU maupun partai politik. Bila tidak segera ditangani, itu bisa menjadi masalah serius dan berpotensi menghilangkan perolehan suara di pemilu.

"Ini warning bagi KPU. Partai politik dan capres harus mendorong betul karena ini terkait partisipasi," ujar Adjie.

Saat menanggapi hal itu, Komisioner KPU, Viryan Aziz, mengatakan berbagai persiapan menuju Pemilu 2019 masih terus dilakukan. Mulai sosialisasi oleh KPU di setiap daerah hingga penyelesaian beberapa masalah yang masih bermunculan.

"Mulai sosialisasi, keamanan, surat suara, hingga pengawasan semua kami siapkan," ujar Viryan.

Selain sosialisasi, saat ini KPU juga tengah fokus menyelesaikan potensi kekurangan surat suara bagi daftar pemilih tambahan (DPTb) atau pemilih yang berpindah tempat pemilihan.

Pendataan terus dilakukan dan koordinasi juga akan dilakukan dengan semua pihak terkait untuk mencegah terjadinya kekurangan surat suara yang masif di beberapa daerah.

Rawan kecurangan
Di luar isu sosialisasi pemilu yang dinilai kurang, dalam kesempatan berbeda, Direktur Kode Inisiatif Veri Juanidi menilai pola penghitungan hasil pencoblosan pada Pemilu serentak 2019 rawan.

Hal itu disebabkan nantinya penghitungan akan dimulai dari surat suara presiden dan wakil presiden.

Veri mengatakan proses pungut hitung suara harus dilakukan dengan sangat hati-hati. KPU dan Bawaslu harus bisa memastikan penghitungan dapat berlangsung aman dan konsisten meski waktu telah memasuki tengah malam.

"Penghitungan presiden nanti dilakukan pertama. Setelah selesai itu, euforia pasti akan ke hasil pilpres," ujar Veri.

Dalam euforia tersebut, proses penghitungan suara legislatif dikhawatirkan tidak terawasi dengan baik. Berbagai potensi kesalahan dan kecurangan semakin besar terjadi.

Politikus dan caleg PAN, Eko Hendro Purnomo, mengatakan di pemilu serentak ini euforia pilpres sangat lebih terasa. Hal itu diyakini juga akan terjadi dalam proses penghitungan suara pasca-Pemilu 17 April mendatang.

Menurut Komisioner KPU, Viryan Azis, KPU terus memastikan segala teknis pemungutan dan penghitungan suara agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Hal itu termasuk memastikan agar tidak ada kesalahan dan kecurangan saat penghitungan suara legislatif. (Ant/X-6)