Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah penonton di lokasi jalannya debat calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.
“KPU barang kali perlu mempertimbangkan pengurangan jumlah hadirin di lokasi debat. Artinya, karena debat ini di siarkan di seluruh televisi, jadi kita bisa menonton secara langsung bisa menonton di rumah ataupun di tempat lainnya,” uar Fadli, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (19/2).
Baca juga: KPU Benarkan ada Komplain Saat Debat Kedua Berlangsung
Fadli mengatakan, penonton dalam jumlah yang ramai memang cenderung sulit dikendalikan. “Meskipun moderator sudah memberikan syarat aba-aba kepada penonton untuk tidak bersorak, untuk tidak mengucapkan kata-kata lain selain yang sudah disepakati itu sulit untuk dihindari,” ujar Fadli.
Ia juga mengatakan, agar ke depan, ada penanggung jawab dari pihak masing-masing kubu terhadap setiap pendukung yang hadir. Baik di dalam lokasi debat, atau di sekitar lokasi pelaksanaan debat. Dengan begitu, diharapkan jalannya debat bisa lebih tertib, aman, dan kondusif.
“Menurut saya, euforia dari para pendukung asal di-manage dengan baik itu tidak ada masalah, tapi harus ada yang bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab dari masing-masing pendukung itu,” tutur Fadli.
Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar kedua kubu calon presiden dan calon wakil presiden mengontrol pendukung masing-masing yang hadir sebagai tamu undangan debat.
Hal itu penting demi menjaga suasana debat tetap kondusif. Bawaslu menilai suasana dalam ruangan debat capres, Minggu (17/2), sempat memanas karena keriuhan pendukung masing-masing capres. (OL-6)
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Tadi malam, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menutup debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta.
Saat diminta oleh Prabowo untuk menjawab pertanyaan seputar pengembangan e-sport, Sandiaga mengatakan, "You wanna test your vice president."
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved