Penegakan Hukum di Sektor Strategis Masih Lemah

KUBU Prabowo-Sandi menilai upaya dan langkah-langkah penegakan hukum di sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak masih lemah. Padahal aspek penegakan hukum pada sektor-sektor strategis mutlak dilakukan karena terkait wibawa pemerintah dan kedaulatan negara.

"Kalau kita cermati, tema-tema pada debat kedua itu merupakan sektor strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi, sayangnya substansi utama mengenai penegakan hukum pada sektor tersebut tidak diangkat oleh petahana," kata Ketua Alumni Trisakti Pro Prabowo-Sandi, Adi Sempani dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/2).

Dalam konteks penegakan hukum itu lah, jelas dia, Prabowo selalu berbicara mengenai wibawa negara dan pelaksanaan perintah konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

"Sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini visi besar beliau karena ingin agar sektor-sektor stratgis tidak dikuasai asing atau lari keluar negeri," jelas Adi.

Terkait penyajian data dan fakta oleh Jokowi soal Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi dan pangan dinilai baik-baik saja, tetapi belum menjawab soal substantif perintah konstitusi Pasal 33 UUD 1945 tersebut.

Baca juga: Prabowo Merasa Puas

"Itulah mengapa sebagai jalan solutif yang ditawarkan Prabowo adalah memastikan agar presiden benar-benar menjalankan wibawanya untuk mengontrol semua sektor strategis ini dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," papar Adi.

Ketua DPP Gerindra Haposan P Batubara menambahkan, melalui debat kedua ini masyarakat setidaknya mulai mengerti visi besar Prabowo yang ingin menyelamatkan bangsa ini dari kekuatan asing.

"Prabowo tentu saja bukan antasing tapi bagaimana sektor-sektor strategis benar-benar dipastikan dikuasai oleh negara dengan menjalankan amanat konstitusi," pungkas Haposan yang adalah juga Caleg DPR Dapil DKI II Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri. (OL-7)