Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) disarankan untuk berani mengubah skema debat capres-cawapres secara lebih mendasar. Hal itu lantaran debat yang sudah diselenggarakan justru tidak berdampak signifikan terhadap elektabilitas masing-masing kandidat.
Demikian dikatakan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat menanggapi rilis survei Populi Center bertajuk Menakar Pengaruh Debat Terhadap Keterpilihan Paslon, di Kantor Populi Center, Jakarta, Kamis (7/2).
Baca juga:Kubu Jokowi-Prabowo Saling Tuding dan Bantah soal Konsultan Asing
"Mengapa demikian? Saya melihat karena konstituen sudah terpola, mengelompok, jauh sebelum debat digelar. Artinya pendukung Jokowi maupun Prabowo susah mengubah posisi pilihannya," ujarnya.
Debat perdana capres-cawapres pada 17 Januari terkesan sebagai tontonan biasa yang tidak mengubah pilihan masyarakat. Bahkan, keputusan KPU untuk tidak memberikan bocoran pada debat kedua juga diprediksi tidak akan mendongkrak elektabilitas.
Menurut dia, realitas itu lantaran preferensi pilihan masyarakat belum menyentuh pada visi dan misi, program, serta kebijakan yang ditawarkan paslon. Preferensi masyarakat cenderung pada hal yang bersifat nonprogram dan personal.
"Mestinya debat capres itu mengedepankan visi dan misi unggul, mengenai Indonesia yang lebih baik, 5-10 tahun ke depan. Tapi hal ini yang tidak muncul. Dalam situasi demikian seharusnya KPU lebih cerdas lagi mendesain skema debat, diubah secara cukup mendasar." tandasnya.
Senada disampaikan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan. Ia menilai debat terbuka sejauh ini justru membuka peluang bagi kelompok pemilih mengambang (swing voter) untuk tetap tidak menentukan pilihannya.
"Mengapa debat tidak berpengaruh? Karena yang nonton mungkin hanya pendukung kedua calon dan itu hanya akan menguatkan pilihan saja. Faktor lain ialah jarak antar debat terlalu lama, serta penampilan kedua kandidat dinilai biasa saja atau tidak ada yang menang telak," katanya.
Selain mengubah skema debat oleh panitia penyelenggara, terang dia, masing-masing tim sukses juga perlu mengubah pola kampanye, semisal tidak saling menyerang dan menyalahkan pihak lawan. Pola seperti itu tidak memberikan pendidikan politik dan hanya menguras energi.
Baca juga: Presiden Jamin Keamanan Pemilih Warga Tionghoa
Peneliti Populi Center Afrimadona, menambahkan secara teoritis debat bertujuan untuk mengenalkan kepada publik siapa kandidat yang berlaga pada perhelatan pesta demokrasi. Namun, debat menjadi tidak menarik karena faktanya kedua kandidat itu sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia.
"Mungkin yang membuat banyak orang tidak bergairah dengar debat karena mereka (kandidat) mengambil posisi aman agar menjaga basis massa. Mereka juga tidak berani mengambil argumen untuk mengejar voter yang punya posisi pada isu tertentu, semisal aktivis HAM. Seharusnya kandidat mampu mengelaborasi banyak hal," tandasnya. (OL-6)
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Tadi malam, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menutup debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta.
Saat diminta oleh Prabowo untuk menjawab pertanyaan seputar pengembangan e-sport, Sandiaga mengatakan, "You wanna test your vice president."
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved