Jokowi Apresiasi Target Sertifikasi selalu Terlampaui

PRESIDEN Joko Widodo meng-apresiasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menjalankan program sertifikasi lahan.

“Target yang kami berikan selalu terlampaui. Dulu 500 ribu sertifikat, kemudian 5 juta lebih, loncatan sangat tinggi sekali. Kemudian menjadi 7 juta, menjadi 9 juta. Harus kita berikan apresiasi. Target yang saya berikan kepada Pak Menteri dan BPN terakhir di 2018 terlampaui,” ujar Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Sebagai bentuk apresiasi, Presiden berjanji meningkatkan tunjangan kinerja pegawai BPN. Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengajukan surat permohonan. “Mengenai tunjangan kinerja, belum sampai di meja saya. Namun, perlu saya sampaikan bahwa untuk BPN akan kita berikan kinerja paling maksimal. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPN pusat sampai daerah.”

Untuk sertifikasi lahan pada 2017, jelas Jokowi, dari target 5 juta sertifikat bisa terlampaui hingga 5,4 juta. Begitu pula pada 2018, dari target 7 juta bidang terealisasi hingga 9,4 juta sertifikasi. Saat ini setidaknya terdapat 126 juta bidang lahan di seluruh Indonesia, tapi baru 46 juta bidang yang tesertifikasi.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengupayakan percepatan pemberian sertifikat gratis sehingga semua bidang lahan terdaftar pada 2025.

Presiden pun meminta BPN memulai pelayanan berbasis digital pada tahun ini. “Kalau kita tidak melakukan, tertinggal kita. Dunia sudah berubah total karena kemajuan teknologi dan layanan pertanahan harus bisa diakses dari mana saja, kantor pertanahan enggak harus padat orang ngantre.”

Sesuai pembukaan rakernas, Menteri Sofyan menegaskan pembuatan sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap gratis. Dia menanggapi pemberitaan bahwa rakyat tetap harus membayar hingga Rp2,5 juta seperti di Tangerang Selatan untuk mendapatkan sertifikat lewat program tersebut.

Sofyan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan liar. “Jadi ini (pungli) penyakit lama. Kami terus sosiali-sasi bahwa ini program pemerintah gratis,” tandasnya.

Sofyan memastikan pelaku pungli bukan pegawai di lingkungan institusi yang dia pimpin, melainkan di tingkat RT sampai kelurahan. Sayangnya, kata dia, warga enggan melaporkan. “Seharusnya warga melaporkan praktik itu. Warga harus berani melaporkan ke penegak hukum seperti instruksi Bapak Presiden beberapa waktu lalu.” (Pol/X-8)