Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

KPI Diminta Bentuk Tim Pengawasan Tayangan di Televisi

Insi Nantika Jelita
30/1/2019 10:20
KPI Diminta Bentuk Tim Pengawasan Tayangan di Televisi
(Wikipedia)

KOMISI Penyiaran Indonesia (KPI) diminta ikut andil memantau jalannya kampanye dan pemilu damai.

Salah satunya dengan komitmen mengawasi ketat setiap siaran di momen jelang pemilu. Khususnya ketika masuk waktu diperbolehkannya kampanye lewat siaran di media televisi.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengatakan KPI harus ikut bekerja dan berkomitmen bersama dalam menciptakan pemilu. KPI harus mengawal ketat setiap tayangan menjelang pemilu. Baik di televisi nasional atau daerah.

"KPI harus pantau penyiaran iklan kampanye 2019," ujar Abdul dalam rapat dengar pendapat dengan KPI Pusat, di Gedung DPR, kemarin.

Abdul mengatakan untuk memaksimalkan peran pengawasan itu, KPI dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memantau siaran dan iklan jelang Pemilu 2019. "KPI harus membuat desk untuk mengawasi dan menampung pengaduan tayangan dan berita pemilu," ujar Abdul.

Dalam menanggapi hal itu, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis mengatakan akan membahas dan menyiapkan hal itu di internal KPI.

Di sisa waktu kepengurusan komisioner KPU saat ini yang tinggal 6 bulan lagi, pengawasan terkait tayangan pemilu memang menjadi salah satu hal yang diprioritaskan.

"Kami sudah melakukan kerja sama strategis juga dengan KPU dan Bawaslu untuk di 2019 ini," ujar Yuliandre.

Selain persiapan pemilu, KPI juga dituntut untuk semakin ketat dan tegas dalam mengawasi setiap tayangan. Saat ini dinilai masih terlalu banyak tayangan televisi yang tidak berkualitas. KPI dianggap masih terlalu ringan dalam memberikan sanksi.

Sanksi yang diberikan umumnya hanya sebatas teguran dan tidak memberikan efek jera bagi stasiun televisi dan pembuat program. Perbaikan akan hal itu harus ditegaskan Komisi III DPR harus terus dilakukan.

Di sisi lain, dalam debat Pilpres 2019 nanti, KPU me-ngantongi nama panelis debat kedua Pilpres 2019.

Salah satunya Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati.

Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra KPU masih menunggu konfirmasi calon panelis lain. Mereka menunggu waktu dan kesediaan calon panelis sebelum resmi mengumumkan formasi lengkap.

Ilham hanya memastikan panelis berlatar belakang sesuai tema debat. Debat kedua bakal membahas energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. (Pro/Ins/P-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya