Panelis Debat Diminta Dari Tokoh Independen

KEDUA tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019 sepakat agar panelis debat kedua nanti tidak berasal dari lembaga pemerintahan.

Usulan itu disampaikan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin (21/1).

"Panelis debat hendaknya jangan diajukan dari kalangan yang sekarang menjabat baik di lembaga lembaga negara apalagi kementerian-kementerian negara yang sedang menjabat," ujar wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso.

Bila ada unsur pemerintah yang ingin dijadikan panelis, lanjut Priyo, haruslah seorang yang punya nama besar terkait kepakarannya di bidang yang sesuai debat.

Namun pihaknya menganjurkan agar nama-nama panelis yang diajukan dalam debat kedua nanti tidak berafiliasi terhadap pihak tertentu.

Baca juga : Debat Kedua Pilpres 2019 Dirancang Lebih Rileks

"Kita rasa masih banyak bertebaran tokoh-tokoh yang selama ini dipandang tidak berafiliasi apalagi secara politik kepada pihak manapun dan kita yakin KPU bisa menghimpun tokoh tokoh tersebut. Jadi meskipun disana ada orang top, tapi kalau masih di jalur kementerian apalagi di lembaga-lembaga negara dan seterusnya disarankan tidak dipilih,"tegas Priyo.

Senada, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima mengatakan, pihaknya setuju panelis debat kedua bukan berasal dari pimpinan lembaga pemerintahan

"Kta sepakat bahwa keterlibatan pimpinan lembaga negara atau tingkat daearah tidak dilibatkan sebagai panelis. Tapi satu hal, kalo panelis track recordnya tidak hanya catatan-catatan formal tapi juga pandangan-pandangan keterlibatannya harus benar-benar di telesuri ke publik, bahwa harus netral dan transparan."pungkas Aria. (OL-8)