Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
TERKAIT penanganan kasus bom molotov Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan seluruh prosesnya kepada pihak kepolisian. Saat ini jajaran Mabes Polri dan Polda Metro Jaya dengan melibatkan personel dari Densus 88 telah berkoordinasi dengan pihak KPK.
"Sudah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan analisis forensik, kita tunggu bagaimana prosesnya nanti. Kami mengapresiasi respons cepat dari kepolisian ketika kami sampaikan informasi tersebut," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (9/1).
Febri menjelaskan pihak Kepolisin pun tadi siang sempat mendatangi gedung KPK untuk menemui Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait bom molotov dirumahnya. Sebab menurut Febri peristiwa yang terjadi di rumah Laode berbeda karakternya dengan yang terjadi di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo.
Febri menjelaskan KPK tidak mau berspekulasi tentang peristiwa pelemparan bom tersebut dan mengkait kaitkannya dengan kasus atau peristiwa apapun. KPK menurutnya akan menyerahkan prosesnya kepada Kepolisian karena adanya dugaan perbuatan tindak pidana.
Untuk pencegahan kedepannya pihak KPK akan melakukan upaya tindakan pencegahan yang diperlukan sebagaimana biasanya, namun jika diperlukan dapat dilakukan penguatan dari aspek pengamanan.
"Standar keamanan itu pasti ada, namun jika ada peristiwa tertentu kita bahas melalui mekanisme mitigas resiko keamanan. Sehingga resiko-resikonya ditetaplan dan akan dilakukan pencegahan tambahan jika dibutuhkan," tutur Febri.
Koordinasi pengamanan akan dilakukan dengan Polri bila diperlukan penambahan. Misalnya penambahan pengamanan untuk lima orang pimpinan KPK ataupun pimpinan lainnya sesuai kebutuhan yang ada.
Namun, Febri menekankan pihak KPK akan tetap bekerja dan beraktifitas sebagaimana biasanya meski ada peristiwa seperti ini. Pada hari ini pun para pimpinan KPK tetap beraktifotas sebagaimana biasanya dan menghadiri berbagai kegiatan sesuai dengan agendanya masing masing. (OL-7)
Kendaraan dinas yang diperiksa, di antaranya mobil dinas Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto dan mobil dinas Kepala Bagian Umum Kota Madiun.
Pakar menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan peralatan yang lebih canggih untuk menunjang operasi tangkap tangan (OTT).
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
SEJUMLAH pejabat, camat, kepala desa hingga pihak swasta diperiksa penyidik KPK di Kantor Polresta Pati, Rabu (28/1) terkait kasus korupsi Bupati Pati Sudewo
“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya satu sebulan,”
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved