Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo melihat ada upaya sejumlah pihak yang mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum lewat sejumlah hoaks yang berteberan belakangan ini.
Oleh karena itu, ia memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut upaya-upaya yang hendak melemahkan KPU.
"Kalau ada orang-orang, pihak-pihak yang ingin melemahkan, medelegitimasi (lembaga penyelenggara pemilu), saya sampaikan ke Kapolri untuk tegas," ujarnya saat ditanya di Istana Negara, Rabu (9/1).
Baca Juga: Mendagri Dukung KPU Pidanakan Upaya Mendelegitimasi Pemilu
Menurut Jokowi, penyelenggara pemilu seperti KPU merupakan lembaga yang harus didukung tugasnya, bukan malah dilemahkan fungsinya di mata publik.
"Karena apa pun, KPU itu penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, yang semua harus mendukungnya," ia menegaskan.
Di media sosial, muncul sejumlah isu yang menyudutkan KPU, antara lain hoaks tujuh kontainer berisi surat suara di Tanjung Priok yang sudah tercoblos, kemudian isu kisi-kisi pertanyaan dalam debat calon presiden dan wakil presiden bagian pertama yang akan diselenggarakan pada 17 Januari.
Upaya-upaya mendelegitimasi KPU itu pernah dikeluhkan Ketua KPU Arief Budiman.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Langkah ini perlu digunakan sebaik mungkin apabila benar-benar ingin mengusut kecurangan pemilu skala nasional.
Mahasiswa perlu menggunakan hak suaranya ke tempat pemilihan suara (TPS).
Wakil Ketua TKN, Habiburokhman, menyampaikan bahwa mereka telah menerima informasi tentang ribuan surat suara yang sedang dicoblos di Malaysia
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran melaporkan telah menerima kabar tentang ditemukannya surat suara di Malaysia yang telah tercoblos.
KPUD Sulteng memastikan seluruh surat suara yang rusak telah diganti dan didistribusikan ke masing-masing KPUD kabupaten/kota provinsi itu
Bawaslu bakal mengecek kebenaran surat suara yang telah tercoblos setelah diterima oleh warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved