Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT politik BRIN, Firman Noor mengatakan menggulirkan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu menjadi suatu langkah politik yang menarik. Menurut dia, langkah ini perlu digunakan sebaik mungkin apabila benar-benar ingin mengusut kecurangan pemilu skala nasional.
Menggulirkan hak angket, kata dia, juga lebih minim intervensi pemerintah yang tentu saja nanti bisa mempengaruhi hasil pengusutan.
Berdasarkan pengalaman yang sudah ada pada pemilu di tahun sebelumnya, Firman mengatakan mengusut melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) selalu patah dan tidak memberi harapan bagi pihak yang merasa dicurangi.
Baca juga : KPU Antisipasi Tingginya Surat Suara tidak Sah pada Pemilu Legislatif
“Mungkin ini jadi secercah harapan baru, saya kira begitu. Intinya harus ada penyelesaian dari sedemikian banyak kecurangan yang terjadi. Saya kira itu salah satu cara yang relatif bisa menghindari cegatan dari instrumen negara,” kata Firman kepada Media Indonesia, Jumat (23/2).
“Karena kalau lewat hal-hal yang sebelumnya, seperti melalui Bawaslu atau semacamnya, dan pengalaman sebelumnya di pengadilan, kelihatannya hasilnya sudah bisa terbaca. Tetapi memang belum ada preseden. Tetapi ini salah satu langkah politik yang menarik. Intinya bagaimana kecurangan-kecurangan itu terungkap di level nasional,” tambahnya.
Firman juga mengatakan tak-tik dan strategi lewat hak angket mungkin bisa lebih mulus apabila komposisi partai gabungan PDI-P, PKB, PKS dan NasDem di parlemen serius ingin mengusut lewat hak angket.
“Kalau MK itu tergantung para hakim. Tentu hakim punya kemandirian masing-masing yang tidak bisa diintervensi. Tetapi kan ada beberapa hakim yang justru ditengarai lebih dekat dengan Jokowi. Maka dari itu mungkin hitung-hitungan mungkin lebih terang benderang. Tinggal beradu jumlah komposisi pro dan kontra angket,” pungkasnya. (Z-8)
Mahasiswa perlu menggunakan hak suaranya ke tempat pemilihan suara (TPS).
Wakil Ketua TKN, Habiburokhman, menyampaikan bahwa mereka telah menerima informasi tentang ribuan surat suara yang sedang dicoblos di Malaysia
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran melaporkan telah menerima kabar tentang ditemukannya surat suara di Malaysia yang telah tercoblos.
KPUD Sulteng memastikan seluruh surat suara yang rusak telah diganti dan didistribusikan ke masing-masing KPUD kabupaten/kota provinsi itu
Bawaslu bakal mengecek kebenaran surat suara yang telah tercoblos setelah diterima oleh warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan
Anggota KPUD Parigi Moutong Divisi Teknis, Iskandar Mardani, mengatakan temuan ini berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
KASUS pencoblosan 19 surat suara di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, oleh ketua KPPS diusut lewat dugaan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu.
Laporan kekurangan surat suara tersebut diterima dalam pemantauan digital pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kabupaten Majalengka
Jumlah surat suara yang dimusnahkan sebanyak 1.011 lembar terdiri dari surat suara pemilihan gubernur rusak 676 lembar dan kelebihan kirim 18 lembar.
KPU memastikan logistik Pilkada Serentak 2024 seperti kotak dan surat suara bakal sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) mulai hari ini, Selasa (26/11).
KPU Jatim memusnahkan 2.705 surat suara rusak Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024. Pemusnahan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan surat suara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved