Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU menyesalkan polemik setelah pihaknya memutuskan akan memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jelang debat perdana pada Senin (17/1).
Pernyataan itu dikemukakan komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, kemarin.
"Keputusan diambil setelah ada kesepakatan dari setiap tim sukses. Saya heran bila ada salah satu tim sukses pasangan calon mempermasalahkan. Jangan dalam rapat senyam-senyum tidak protes, tidak ada apa, tetapi di luar teriak-teriak. Menurut saya, itu tidak bertanggung jawab," kata Pramono.
Kisi-kisi pertanyaan debat capres, lanjut Pramono, diberikan agar setiap pasangan capres/cawapres dapat mengedepankan gagasan dan visi-misi. Dengan demikian, jawaban mereka tidak kehilangan substansi.
"Kami ingin kandidat mengedepankan eksplorasi, gagasan, ide, dan visi-misinya. Jadi, kadang-kadang sifatnya spontan itu nanti kehilangan substansi dan lebih banyak artifisialnya," ujar Pramono.
Pramono melanjutkan setiap keputusan KPU itu dibahas dan diperdebatkan di dalam rapat dengan perwakilan tim sukses.
"Beban itu tidak bisa dilimpahkan ke KPU. Biar KPU dipukuli banyak orang, nggak bisa gitu dong. Itu tanggung jawab peserta rapat dari tim koalisi 01 dan 02 menyosialisasikannya," ujar Pramono.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, mengaku heran dengan tudingan kubu Prabowo-Sandi yang menyebut TKN diuntungkan dengan kisi-kisi pertanyaan. Padahal, justru kubu Prabowo-Sandi yang minta diberikan kisi-kisi pertanyaan tersebut.
"Rapat tertutup di KPU dihadiri kedua tim dipelintir. Yang minta pertama kali kisi-kisi itu mereka. Mereka minta tidak ada debat, yang ada penyampaian visi-misi, di dalam rapat (bersama KPU). Jadi, visi-misi, habis itu enggak ada debat. Kami enggak mau," ungkap Arya saat jumpa pers di Posko Cemara, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta, kemarin.
Periksa konten
Koordinator juru bicara Badan Pemenang-an Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai keputusan KPU membatalkan pemaparan visi-misi menimbulkan kerugian bagi demokrasi Indonesia.
"Jadi, yang terbayang oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi, satu forum dengan panelis yang kompeten dan adil bisa menggali bahkan membantah, mengkritik visi-misi Pak Prabowo dan Bang Sandi. Pak Prabowo merasa tertantang. Itulah kenapa Mas Priyo dan kawan-kawan menyampaikan sebaiknya visi-misi disampaikan langsung oleh capres dan cawapres. Nah, kemudian teman-teman TKN menolak terkait hal itu," kata Dahnil.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, memastikan kisi-kisi pertanyaan membuat capres/cawapres bisa mengeksplorasi visi-misi mereka.
"Pertanyaan-pertanyaan mana yang akan ditujukan itu tertutup. Kami tidak tahu kecuali KPU dan panelis. Teman-teman tidak perlu gusar (kisi-kisi) pertanyaan dibocorkan. Kalau ini sudah kesepakatan, sudah biarkan saja," ujar Priyo.
Sementara itu, KPU menyatakan panelis telah menyelesaikan pembuatan daftar soal debat perdana capres/cawapres dan segera diperiksa komisi. "KPU perlu waktu memeriksa baik sisi redaksi ataupun konten," tandas Pramono Ubaid Tanthowi. (Ths/Ant/X-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Tadi malam, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menutup debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta.
Saat diminta oleh Prabowo untuk menjawab pertanyaan seputar pengembangan e-sport, Sandiaga mengatakan, "You wanna test your vice president."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved