Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU masih menunggu pihak perusahaan yang kalah tender dalam lelang pengadaan surat suara sebab pihak yang kalah tender masih dimungkinkan melakukan komplain.
Jika tidak ada komplain, enam perusahaan pemenang tender resmi menjadi penyedia surat suara Pemilu 2019.
''Sampai hari ini (kemarin) belum ada perusahaan yang melakukan sanggah pelelangan pengadaan surat suara,'' ujar Komisioner KPU Pramono U Tanthowi.
Menurut Pramono, ada enam perusahaan yang lolos tender. Keenam perusahaan itu ialah PT Gramedia, PT Macanjaya Cemerlang, PT Aksara Grafika Pratama, PT Temprina Media Grafika, PT Puri Panca Pujibangun, dan PT Adi Perkasa Makassar.
Menurutnya, jika nanti sampai akhir masa sanggah tidak ada pihak yang keberatan, enam perusahaan pemenang tender itu resmi menjadi penyedia surat suara Pemilu 2019.
''Kemudian dilakukan penandatangan kontrak antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pemenang lelang.''
Untuk target produksi dan distribusi, kata Pramono, pihaknya menargetkan sekitar 15 Maret 2019 seluruh surat suara sudah dapat diterima KPU di tingkat daerah.
Setelah diterima KPU daerah, selanjutnya surat suara akan dilakukan penyortiran.
Satu bulan terakhir sebelum 17 April merupakan waktu yang digunakan bagi KPU kabupaten/kota beserta seluruh jajarannya untuk melakukan penyortiran. Surat suara sementara ini yang akan diproduksi berjumlah 939.879.651 lembar.
"Rencananya pertengahan Januari 2019 ini surat suara sudah bisa produksi (dicetak)," kata Pramono.
Anggaran satuannya untuk memproduksi 939.879.651 lembar surat suara diperkirakan sebesar Rp872,6 miliar. Namun, rencana kontrak hasil lelang ini menjadi Rp604,7 miliar.
"Jadi, efisien kita sebesar Rp267,9 miliar atau kira-kira 30,7%," kata Pramono.
KPU telah menetapkan masa sanggah pemenang Pemilu 2019 pada 7 Januari 2019.
KPU juga telah menggelar kegiatan validasi surat suara kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta Pemilu 2019, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jum'at (4/1).
Validasi dan approval surat suara ini untuk calon legislatif di DPR dan Pilpres 2019, sementara DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan dilaksanakan di KPU daerah.
Puas
Dua tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menyambut baik surat suara yang segera diproduksi KPU.
Mereka menilai desain surat suara untuk Pemilu 2019 nanti sudah cukup baik.
"Tidak ada catatan, sudah cukup bagus," kata Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso. Ia mengklaim desain surat suara yang dibuat KPU sesuai dengan usulan BPN.
"Setelah kita lihat dengan cermat dan saksama, kami menyimpulkan ini ialah kertas suara dan foto yang sah berdasarkan usulan resmi dari kami," ujar Priyo. (Ant/P-1)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved