Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BUPATI Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu digiring ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap KPK di Medan, Sumatra Utara, dini hari tadi.
Remigo tiba di markas Lembaga Antirasuah pukul 14.32 WIB, Minggu (18/11). Ia dibawa dengan mobil Kijang Inova hitam dengan nomor polisi B 1087 UYO.
Dia tampak menggunakan jaket warna biru bertuliskan UC IRVINE di bagian punggung. Ketika ditanya soal kasus yang menjeratnya, Remigo denggan berkomentar.
Remigo bungkam terhadap awak media. Mulutnya ditutup rapat-rapat. Dia hanya mengangkat tangan dan melengos masuk ke Gedung Merah Putih KPK.
Pria kelahiran Medan, 6 September 1969, itu dibawa masuk ke ruang penyidik dengan dikawal petugas KPK. Dia akan diperiksa intensif penyidik lantaran terjerat kasus suap.
Baca juga: Bupati Pakpak Bharat Terancam Dipecat Partai Demokrat
Selain Remigo, penyidik KPK juga menggiring kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pakpak Bharat, pegawai begeri sipil (PNS), dan pihak swasta dalam kasus suap ini. Namun, mereka dibawa terpisah. Remigo datang lebih dulu dari tiga orang lainnya.
Keempatnya ditangkap KPK pada pukul 24.00 WIB hingga 03.00 WIB, Minggu dini hari. Mereka diduga terlibat suap terkait proyek Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat.
Dalam proyek itu, Remigo diduga menerima uang dari transaksi haram mencapai ratusan juta rupiah. Selain di Medan, KPK menangkap dua orang lain di Jakarta.
Total ada enam orang yang ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap ini. Status enam orang itu dalam kasus ini akan disampaikan KPK setelah pemeriksaan intensif selesai. (Medcom/OL-3)
Berbagai temuan terkait program MBG seperti distribusi, layanan dan pengawasan dinilai tidak transparan dan masih sangat karut-marut, harus dikonfirmasi terlebih dahulu
KPK menjelaskan definisi gratifikasi terpenuhi jika bingkisan tersebut diberikan karena jabatan yang melekat pada ASN amupun penyelenggara negara tersebut.
Pemprov Jateng kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK akan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto kalah dalam gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh KPK.
Komisi antirasuah berharap ekstradisi yang bersangkutan bisa segera dilaksanakan agar proses hukumnya yang tertunda di Indonesia bisa segera dirampungkan.
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved