Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu digiring ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap KPK di Medan, Sumatra Utara, dini hari tadi.
Remigo tiba di markas Lembaga Antirasuah pukul 14.32 WIB, Minggu (18/11). Ia dibawa dengan mobil Kijang Inova hitam dengan nomor polisi B 1087 UYO.
Dia tampak menggunakan jaket warna biru bertuliskan UC IRVINE di bagian punggung. Ketika ditanya soal kasus yang menjeratnya, Remigo denggan berkomentar.
Remigo bungkam terhadap awak media. Mulutnya ditutup rapat-rapat. Dia hanya mengangkat tangan dan melengos masuk ke Gedung Merah Putih KPK.
Pria kelahiran Medan, 6 September 1969, itu dibawa masuk ke ruang penyidik dengan dikawal petugas KPK. Dia akan diperiksa intensif penyidik lantaran terjerat kasus suap.
Baca juga: Bupati Pakpak Bharat Terancam Dipecat Partai Demokrat
Selain Remigo, penyidik KPK juga menggiring kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pakpak Bharat, pegawai begeri sipil (PNS), dan pihak swasta dalam kasus suap ini. Namun, mereka dibawa terpisah. Remigo datang lebih dulu dari tiga orang lainnya.
Keempatnya ditangkap KPK pada pukul 24.00 WIB hingga 03.00 WIB, Minggu dini hari. Mereka diduga terlibat suap terkait proyek Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat.
Dalam proyek itu, Remigo diduga menerima uang dari transaksi haram mencapai ratusan juta rupiah. Selain di Medan, KPK menangkap dua orang lain di Jakarta.
Total ada enam orang yang ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap ini. Status enam orang itu dalam kasus ini akan disampaikan KPK setelah pemeriksaan intensif selesai. (Medcom/OL-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Asep menduga emas lima kilo itu yang diklaim Linda telah disita KPK. Padahal, penyidik cuma mengambil dokumen dari tangan saksi itu.
Walaupun dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 23 September 2025 atau percobaan pertama, majelis hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan.
KPK menyita yang sebesar Rp500 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diminta dari Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma
KPK menegaskan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh meski Presiden Prabowo Subianto tanggung jawab utang Whoosh
KPK harus serius mendalami kasus korupsi dugaan markup proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh dan penggunaan jet pribadi oleh KPU
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved