Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga masih menunggu keputuaan PAN terkait status politisi PAN, Taufik Kurniawan di tubuh BPN. Hal itu terkait dengan penetapan tersangka Taufik oleh KPK terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus Kebumen.
Di BPN, saat ini Taufik masih tercatat sebagai wakil ketua Dewan Pakar.
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, masuknya nama Taufik ke dalam timses merupakan PAN. Karena itu, penentuan nasib Taufik selanjutnya juga masih akan menunggu keputusan dari PAN.
“Kami memberikan sepenuhnya keputusan itu kepada parpol yang mengusulkan Mas Taufik ke BPN,” kata Dahnil, pada wartawan, Jumat, (2/11).
Baca juga:
Taufik Kurniawan Datangi Pemeriksaan KPK setelah 2 Kali Mangkir
ICW Minta PAN Copot Taufik Kurniawan dari Kursi Wakil Ketua DPR
Dalam waktu dekat, BPN akan megkonfirmasi hal itu dengan petinggi PAN dan pengurus PAN yang ada di BPN. Komunikasi dan pertemuan akan dilakukan untuk dapat mendapat kepastian akan masalah tersebut.
“Pak Prabowo dan Bang Sandi mempunyai komitmen untuk mendukung upaya KPK untuk mengatasi permasalahan korupsi, itu poin pentingnya,” tutut Dahnil. (OL-3)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved