Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut 19 anggotanya meninggal dunia selama menjalankan tugas pengawasan Pilkada serentak 2018. Petugas juga menerima sejumlah intimadasi.
"Jadi selama proses tahapan awal pilkada ada beberapa kejadian menarik yang menimpa jajaran kami. Kategori meninggal dunia selama menjalankan tugas mulai dari tahapan awal sampai rekapitulasi ada 19 personel," kata Ketua Bawaslu Abhan saat menyampaikan hasil evaluasi Pilkada 2018 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7).
Meski begitu, Abhan menyebut, petugas Bawaslu yang meninggal dunia bukan disebabkan oleh kekerasan pihak-pihak tertentu, melainkan karena faktor kesehatan, seperti sakit, kelelahan, hingga kecelakaan.
Selain korban meninggal, sejumlah anggota Bawaslu juga mengalami luka-luka selama menjalankan tugas. Abhan menyebut setidaknya ada 9 orang yang mengalami luka-luka.
"Sebagian juga masih berbaring di rumah sakit," imbuhnya
Selain kerugian fisik, sejumlah petugas Bawaslu, lanjut Abhan, juga mengalami intimidasi dan kekerasan. Dia menyebut setidaknya ada 13 petugas Bawaslu yang menjadi korban kekerasan.
"Diintimidasi misalnya rumahnya ada yang dibakar. Itu di daerah Papua," beber dia.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi memaparkan ada 3.133 dugaan pelanggaran selama proses Pilkada Serentak 2018. 291 di antaranya tergolong pelanggaran Pidana.
"Dari 291 laporan dugaan pelanggaran pidana, 109 kasus masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan," beber Ratna.
Sementara itu, lanjut Ratna, sebanyak 52 kasus sudah diputus pengadilan dengan rincian 48 terbukti bersalah dan 4 perkara diputus bebas.
"Empat kasus lainnya dihentikan di penyidikan (SP3)," beber dia. (Medcom/OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved