Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut 19 anggotanya meninggal dunia selama menjalankan tugas pengawasan Pilkada serentak 2018. Petugas juga menerima sejumlah intimadasi.
"Jadi selama proses tahapan awal pilkada ada beberapa kejadian menarik yang menimpa jajaran kami. Kategori meninggal dunia selama menjalankan tugas mulai dari tahapan awal sampai rekapitulasi ada 19 personel," kata Ketua Bawaslu Abhan saat menyampaikan hasil evaluasi Pilkada 2018 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7).
Meski begitu, Abhan menyebut, petugas Bawaslu yang meninggal dunia bukan disebabkan oleh kekerasan pihak-pihak tertentu, melainkan karena faktor kesehatan, seperti sakit, kelelahan, hingga kecelakaan.
Selain korban meninggal, sejumlah anggota Bawaslu juga mengalami luka-luka selama menjalankan tugas. Abhan menyebut setidaknya ada 9 orang yang mengalami luka-luka.
"Sebagian juga masih berbaring di rumah sakit," imbuhnya
Selain kerugian fisik, sejumlah petugas Bawaslu, lanjut Abhan, juga mengalami intimidasi dan kekerasan. Dia menyebut setidaknya ada 13 petugas Bawaslu yang menjadi korban kekerasan.
"Diintimidasi misalnya rumahnya ada yang dibakar. Itu di daerah Papua," beber dia.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi memaparkan ada 3.133 dugaan pelanggaran selama proses Pilkada Serentak 2018. 291 di antaranya tergolong pelanggaran Pidana.
"Dari 291 laporan dugaan pelanggaran pidana, 109 kasus masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan," beber Ratna.
Sementara itu, lanjut Ratna, sebanyak 52 kasus sudah diputus pengadilan dengan rincian 48 terbukti bersalah dan 4 perkara diputus bebas.
"Empat kasus lainnya dihentikan di penyidikan (SP3)," beber dia. (Medcom/OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved