Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menerima kunjungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di kantornya di Gedung DPP NasDem, Jakarta, Senin (9/7). Dalam pertemuan yang berlangsung cair tersebut, Surya menekankan kepada Khofifah maupun Emil untuk selalu menjaga profesionalitas dalam bekerja sebaga kepala daerah di Jatim.
"Bapak Surya sampaikan secara filosofis bagaimana memimpin sebuah daerah dari kursi strategis. Beliau berpesan pada kami agar bisa selalu menjaga profesionalitas, menjaga moral, dan dapat merangkul semua elemen di Jatim," tutur Khofifah kepada wartawan seusai pertemuannya dengan Surya Paloh.
Khofifah melanjutkan, Surya Paloh melalui NasDem menjadi tokoh dan partai politik (parpol) pertama yang mendorong dan mendukungnya maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. Khofifah menilai banyak pelajaran ia dapatkan selama berproses dalam kontestasi Pilgub Jatim melalui NasDem.
"NasDem adalah tempat saya berproses dan bertransformasi. Saya sering berdiskusi dan berinteraksi dengan Surya Paloh di tempat ini, bahkan saat NasDem masih menjadi organisasi masyarakat," papar Khofifah.
Dalam pertemuan tersebut, Surya juga menanyakan komitmen Khofifah-Emil untuk pemenangan Presiden Jokowi dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Khofifah menyatakan dirinya bersama Emil menyanggupi untuk sama-sama bergerak maju memenangkan Jokowi.
"Kami komitmen untuk membawa satu kekuatan yang seiiring untuk memperjuangkan kemenangan Presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang," papar Khofifah.
Menambahkan, Wakil Gubernur terpilih Jatim Emil Dardak mengatakan pascapelantikan dirinya dan Khofifah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, keduanya akan segera membangun tim untuk mengoptimalisasi pemerintahan daerah dalam 100 hari kerja pertama. Namun, ia menegaskan mereka terlebih dahulu akan membangun komunikasi dengan Saifullah Yusuf--selaku Gubernur Jatim yang masih aktif.
"Kita harus hormati bahwa sekarang Pakde Karwo masih menjabat. Harus ada kesinambungan yang harus kita jaga dalam perencanaan pembangungan. Kita tahu bahwa 100 hari pertama itu adalah untuk meletakkan fondasi kepemimpinan baru," tutur Emil. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved