Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
VIRALNYA informasi mengenai seorang guru di Kota Bekasi yang dipecat pihak sekolah yang merupakan sekolah swasta lantaran berbeda pilihan dengan pihak sekolah pada Pilkada tahun ini sampai ke telinga Bawaslu RI. Anggota Bawaslu RI Fritz Erdward Siregar pun mempersilakan guru tersebut melaporkan hal itu ke Bawaslu.
"Saya sudah dengar. Yang bersangkutan bisa melaporkan ke Bawaslu," kata Fritz ditemui di Jakarta, Sabtu (30/6).
Meski belum tahu detail bukti terkait perbedaan pilihan saat pilkada tersebut, Fritz menyarankan ada laporan dari pihak guru agar bisa diklarifikasi oleh Bawaslu ke pihak sekolah.
Fritz pun menyayangkan jika benar pihak sekolah memberikan pengarahan kepada pegawainya untuk memilih pasangan calon kepala daerah tertentu. Sebab, pemilihan kepala daerah adalah hak setiap warga dan bersifat rahasia.
"Ini termasuk kemunduran demokrasi ya jika benar terjadi. Karena hak pilih itu kan hak tiap warga negara. Kami sangat menyayangkan," terangnya.
Kekeliruan pihak sekolah inipun menurut Fritz bisa menjadi pembelajaran bagi berbagai pihak terkait sikap saling menghormati perbedaan pilihan.
"Kalau betul ada buktinya bahwa pihak sekolah mengarahkan ke paslon tertentu dan guru itu disanksi akibat berbeda pilihan kita bisa koordinasikan dengan pejabat terkait untuk tindakan selanjutnya. Kalau sekolah negeri tentunya ini bentuk ketidaknetralitasan ASN. Tetapi, karena sekolahnya swasta mungkin pejabat terkait saja yang bisa memberikan teguran," terangnya. (OL-5)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved