Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
VIRALNYA informasi mengenai seorang guru di Kota Bekasi yang dipecat pihak sekolah yang merupakan sekolah swasta lantaran berbeda pilihan dengan pihak sekolah pada Pilkada tahun ini sampai ke telinga Bawaslu RI. Anggota Bawaslu RI Fritz Erdward Siregar pun mempersilakan guru tersebut melaporkan hal itu ke Bawaslu.
"Saya sudah dengar. Yang bersangkutan bisa melaporkan ke Bawaslu," kata Fritz ditemui di Jakarta, Sabtu (30/6).
Meski belum tahu detail bukti terkait perbedaan pilihan saat pilkada tersebut, Fritz menyarankan ada laporan dari pihak guru agar bisa diklarifikasi oleh Bawaslu ke pihak sekolah.
Fritz pun menyayangkan jika benar pihak sekolah memberikan pengarahan kepada pegawainya untuk memilih pasangan calon kepala daerah tertentu. Sebab, pemilihan kepala daerah adalah hak setiap warga dan bersifat rahasia.
"Ini termasuk kemunduran demokrasi ya jika benar terjadi. Karena hak pilih itu kan hak tiap warga negara. Kami sangat menyayangkan," terangnya.
Kekeliruan pihak sekolah inipun menurut Fritz bisa menjadi pembelajaran bagi berbagai pihak terkait sikap saling menghormati perbedaan pilihan.
"Kalau betul ada buktinya bahwa pihak sekolah mengarahkan ke paslon tertentu dan guru itu disanksi akibat berbeda pilihan kita bisa koordinasikan dengan pejabat terkait untuk tindakan selanjutnya. Kalau sekolah negeri tentunya ini bentuk ketidaknetralitasan ASN. Tetapi, karena sekolahnya swasta mungkin pejabat terkait saja yang bisa memberikan teguran," terangnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved