Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) pastikan hingga saat ini pemungutan suara ulang akan dilaksanakan di 69 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 387.522 TPS. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan 69 TPS itu tersebar di 25 kabupaten dan kota.
"Kami temukan sampai saat ini TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang di 69 TPS," kata Arief di diskusi di Jakarta, Sabtu (30/6).
Penyebab pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya pelanggaran yang terjadi seperti satu pemilih mencoblos lebih dari dua kali, ada pemilih yang memiliki hak serta sudah datang ke TPS tetapi tidak mendapatkan haknya, dan adanya warga yang tidak memiliki hak pilih tetapi justru mencoblos di TPS terkait.
Arief melanjutkan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan selang tiga hari setelah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten hingga kota.
Ia berpendapat hasil PSU nantinya tidak akan berpengaruh besar terhadap perolehan suara kandidat kepala daerah.
"Pengaruhnya kecil sekali. Kan satu TPS saja paling banyak 400 sampai 500 pemilih. Di satu kabupaten hanya satu sampai dua TPS yang PSU. Kalau memang semuanya memilih satu kandidat saja pengaruhnya tidak sampai 1%," ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya anggota Bawaslu RI Fritz Erdward Siregar menuturkan ada 110 TPS yang berpotensi menggelar PSU karena adanya pelanggaran. Hal demikian menurut Arief akan kembali dikonsultasikan kepada Bawaslu.
"Perbedaan ini nanti dikonsultasikan ke Bawaslu bersangkutan. Karena Bawaslu pasti melaporkan kalau ada pelanggaran. Karena yang menentukan PSU atau tidak ya Bawaslu atau panitia pengawas di tingkat daerah," terangnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved