Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai kontelasi Pemilu Presiden 2019 bisa berubah setelah hasil Pilkada serentak 2018, karena menjadi salah satu tolak ukur kekuatan partai politik dalam mendulang suara.
"Peta politik Pilpres bisa berubah, dan salah satunya karena suara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra banyak yang menurun di basis suara mereka," kata Pangi di Jakarta, Jumat (29/6).
Dia mencontohkan untuk Pilkada Jawa Barat, seharusnya di wilayah tersebut dapat dimaksimalkan Partai Gerindra untuk mendulang suara karena di Pilpres 2014, Prabowo mendulang suara di wilayah tersebut.
Namun menurut dia, di Pilkada Jabar 2018, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung dan didukung Gerindra kalah dengan perolehan suara Ridwan Kamil-Uu Ruzhalul Ulum berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei.
"Saya menduga kalau PDI Perjuangan di Pilkada Jabar dengan mengusung pasangan TB. Hasanuddin-Anton Charlyan hanya`cek ombak, untuk melihat dan menguji mesin partai bergerak atau tidak. Lalu di Pilkada Sumatra Utara, kalau Djarot menang, Joko Widodo aman di wilayah tersebut namun kenyataannya kalah," ujarnya.
Pangi menilai momentum Pilkada 2018 dijadikan parpol dan bakal capres untuk mengkonsolidasikan kekuatan masing-masing misalnya melihat mesin partai apakah benar-benar bekerja atau tidak.
Menurut dia, Jokowi dan Prabowo akan berhitung ulang strategi di Pilpres misalnya kemampuan mereka menguasai elektoral di Pulau Jawa karena siapa yang mampu mendulang suara di wilayah tersebut, kemungkinan memenangkan Pilpres.
"Jokowi dan Prabowo akan hitung ulang kemampuan mereka untuk menguasai suara di Pulau Jawa, karena Jawa adalah kunci. Wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi penentu kemenangan di Pilpres," katanya.
Dia menilai Prabowo dan Jokowi akan berpikir ulang untuk menentukan sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi mereka, terutama melihat koalisi parpol yang akan mengusung.
Menurut dia, kedua kandidat itu akan mengkalkulasi ulang dan evaluasi mesin partai mana saja yang benar-benar bergerak di Pilkada 2018.
"Namun yang harus dicatat, kemenangan pasangan calon di Pilkada 2018 banyak ditentukan oleh faktor figur calon," tandasnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved